KBRN,Bandung: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, menyampaikan kritik tajam terhadap tayangan program “Xpose Uncensored” di stasiun televisi Trans7 yang dinilai meresahkan dan melukai marwah pesantren serta para ulama. Tayangan tersebut ditayangkan pada 13 Oktober 2025 dan menuai respons keras dari kalangan pesantren di berbagai daerah.

“Saya menghargai itikad baik Trans7 yang telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pesantren se-Indonesia. Namun, kami sangat menyayangkan bahwa stasiun televisi nasional bisa menayangkan konten yang dangkal, tendensius, dan terkesan melecehkan pesantren sebagai benteng moral bangsa,” ujar Arief, Selasa (14/10/2025).

Ia menilai, permintaan maaf melalui kanal youtube resmi trans7 saja tidak cukup untuk menebus dampak luas yang ditimbulkan. Tayangan yang disiarkan di ruang publik harus pula diklarifikasi secara terbuka di media yang sama.

“Kesalahan ini ditayangkan di televisi nasional. Maka, permintaan maaf harus dilakukan secara resmi melalui siaran pers langsung, disaksikan oleh masyarakat, dan disampaikan langsung kepada pesantren Lirboyo sebagai bentuk sowan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.

Baca juga : Pesantren Bukan Hanya Tempat Belajar Tapi Rumah Keberkahan

Arief juga mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Ia meminta agar KPI tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga mempertimbangkan sanksi administratif sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“Manajemen Trans7 harus melakukan audit internal menyeluruh terhadap tim produksi. Harus ada kejelasan mekanisme kontrol redaksi dan sensor. Ini menyangkut isu SARA yang sangat sensitif,” ujarnya.

Sebagai legislator, Arief menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi tindak lanjut kasus ini. Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan dengan etika dan tanggung jawab sosial.

“Jangan sampai demi mengejar rating atau viralitas, media melukai perasaan umat dan merusak martabat lembaga mulia seperti pesantren,” katanya.

Ia juga mendorong lembaga pers dan penyiaran untuk meningkatkan sensitivitas budaya dan agama dalam setiap konten. Menurutnya, perlu ada pelatihan khusus bagi produser dan jurnalis yang meliput lembaga keagamaan agar tidak terjadi generalisasi atau penggiringan opini negatif.

“Saya secara pribadi akan terus memberikan dukungan moral kepada pesantren, khususnya di Jawa Barat, dan memastikan perlindungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dari konten media yang merugikan,” pungkasnya.