KBRN, Cimahi: Wakil Walikota Cimahi adhitia Yudisthira menerima audiensi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemerhati Daerah (Fopdar). Mereka mengusulkan Pemerintah Kota Cimahi, untuk segera merealisasikan tujuh usulan kebijakan yang dinilai dapat dijalankan melalui mekanisme internal anggaran daerah tanpa menunggu dukungan dari pihak eksternal.

Fopdar menyampaikan bahwa sebagian besar usulan mereka berada dalam kewenangan dan cakupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi,l. Sehingga katanya bisa segera diimplementasikan.

“Tentunya kami akan terus mengawal. Jika pengendaliannya berada di lingkup internal, seperti penamaan jalan, literasi, atau beasiswa, itu bisa diakomodasi melalui APBD. Namun, untuk penataan wilayah, ada batasan karena prosesnya lebih kompleks,” ucap Sekretaris Fopdar, Usman Ramdan.

Tujuh poin usulan yang disampaikan Fopdar antara lain mencakup penggantian nama jalan sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh lokal. Kemudian penyusunan literatur sejarah perjuangan Cimahi, pemberian beasiswa untuk pengembangan sumber daya manusia, hingga perbaikan rumah tokoh pejuang yang telah wafat.

Salah satu usulan yang menjadi sorotan adalah perubahan nama Jalan Jati Serut menjadi Jalan Sudarna TM dan Jalan Lurah menjadi Jalan Dan Suganda. Fopdar menilai langkah ini sebagai wujud konkret penghormatan terhadap jasa para tokoh lokal dalam pembangunan Kota Cimahi.

“Nama jalan akan ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama baru. Usulan beasiswa juga sudah mendapatkan respons positif, begitu pula dengan literasi sejarah,” jelas Usman.

Sementara itu Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, yang menerima langsung audiensi tersebut, menyampaikan apresiasi atas gagasan-gagasan yang disampaikan Fopdar. Ia menilai, pelestarian nilai sejarah merupakan bagian penting dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Alhamdulillah, saya bahagia mendapat amanah dari Pak Wali Kota untuk menerima audiensi ini. Masukan dari Fopdar sangat penting untuk menyatukan Cimahi masa lalu, masa kini, dan masa depan,” ujar Adhitia, Jumat (27/6/2025).

Salah satu poin yang langsung mendapat persetujuan secara prinsip adalah pembakuan literasi sejarah Kota Cimahi. Pemerintah Kota menilai, penyusunan naskah sejarah yang standar akan bermanfaat sebagai sumber pendidikan dan dokumentasi jangka panjang.

“Ini penting agar Cimahi memiliki literatur baku. Jadi, kapan pun orang mencari referensi tentang Cimahi, naskahnya sudah tersedia dan terstandar,” kata Adhitia.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tidak semua usulan dapat langsung dijalankan, terutama yang berkaitan dengan penataan wilayah. Menurutnya, aspek ini menyangkut regulasi tata ruang yang memerlukan proses administratif dan yuridis lebih lanjut.