KBRN, Bandung: Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai gelombang PHK massal yang melanda sejumlah perusahaan di Jawa Barat akan berdampak signifikan pada perekonomian, khususnya bagi ribuan pekerja yang terdampak. Fenomena ini terjadi di tengah momen yang kurang ideal, yaitu menjelang bulan Ramadan dan Lebaran.

Menurut Acuviarta, PHK massal ini seharusnya tidak terjadi pada waktu yang berdekatan dengan Ramadan, di mana banyak perusahaan biasanya menghadapi tantangan dalam hal tunjangan hari raya dan kewajiban lainnya kepada tenaga kerja.

“Ini situasi yang tidak pas, karena menjelang Ramadan, banyak perusahaan yang menghadapi masalah dengan operasional dan kewajiban kepada karyawan,” ujarnya, Senin (3/3/2025).

Namun, ia juga menambahkan bahwa beberapa perusahaan mungkin sudah merencanakan penutupan dan PHK ini sejak lama.

Kondisi ini, kata Acuviarta, sangat memprihatinkan dan menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah keberlanjutan industri secara optimal.

"Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah ini masalah korporasi ataukah ada pengaruh kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kelangsungan perusahaan," ucapnya.

PHK massal ini, menurutnya, dapat terjadi karena berbagai faktor, baik itu dari sisi internal perusahaan seperti persaingan bisnis yang ketat atau produk yang tidak kompetitif, maupun dari sisi eksternal, yakni kebijakan pemerintah yang kurang mendukung daya tahan perusahaan.

"Sektor-sektor yang rentan terhadap PHK massal seperti tekstil dan elektronik memang terlihat lebih terdampak. Terutama perusahaan-perusahaan di Karawang dan sekitarnya yang berhubungan dengan produk tekstil dan elektronik," jelas Acuviarta.

Ia juga menuturkan bahwa meskipun sektor makanan jarang terdampak, perusahaan-perusahaan dalam industri tekstil dan produk tekstil menjadi lebih rentan terhadap krisis ekonomi saat ini.

Disinggung apakah sektor-sektor tertentu lebih rentan terhadap PHK selama bulan Ramadan, Acuviarta menegaskan bahwa ini lebih disebabkan oleh masalah waktu dan operasional yang kurang optimal, bukan hanya karena kondisi Ramadan.

“Biasanya, perusahaan-perusahaan ini menghadapi kesulitan dengan pembayaran kewajiban kepada tenaga kerja dan operasional yang tidak berjalan optimal," paparnya.

Lebih lanjut, Acuviarta menyoroti dampak jangka panjang dari PHK massal ini, yang dapat memperburuk angka pengangguran yang sudah cukup tinggi.

Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah serius, gelombang PHK ini bisa meluas hingga pertengahan tahun.

"Perusahaan-perusahaan yang tutup, sebagian besar berhubungan dengan industri tekstil dan produk tekstil. Jika ini terus berlanjut, akan semakin memperburuk kondisi perekonomian, dan tanpa kebijakan yang tepat, PHK massal ini bisa bertambah," katanya.

Dalam menghadapi situasi ini, Acuviarta menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap nasib para pekerja yang terdampak PHK.

Dia menekankan perlunya jaminan dan dukungan bagi pekerja agar bisa mendapatkan hak-hak mereka, serta mempersiapkan transisi yang lebih baik bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja.

"Kita harus segera memastikan hak-hak pekerja yang di-PHK bisa segera dipenuhi, dan bagaimana kita memberikan jaminan sosial kepada mereka agar tidak terjerumus dalam kemiskinan," tambahnya.

Acuviarta juga memperingatkan bahwa dengan adanya satu karyawan yang di-PHK, bisa mempengaruhi kehidupan banyak keluarga, bukan hanya si pekerja itu sendiri.

Dengan kondisi ini, pemerintah diharapkan dapat merespons cepat untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas dan mengurangi angka pengangguran yang sudah cukup tinggi.