RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Suwarno, menyebut masa bakti kepengurusan KONI Provinsi Jawa Barat masih dimungkinkan diperpanjang apabila terdapat agenda organisasi yang belum dapat diselesaikan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Jawa Barat 2026 di Gedung Paguyuban Pasundan, Bandung, Minggu 30 Agustus 2026.
Menurut Suwarno, ketentuan KONI Pusat memberikan ruang perpanjangan masa bakti maksimal selama enam bulan. Kebijakan tersebut dapat ditempuh apabila terdapat kebutuhan organisasi yang berkaitan dengan penyelesaian agenda penting, termasuk pertanggungjawaban administrasi setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
"Kalau kegiatan Musprov itu dikaitkan dengan beberapa kegiatan yang harus diselesaikan, KONI Pusat aturannya masih memperbolehkan perpanjangan masa bakti maksimum enam bulan," ujar Suwarno.
Ia menegaskan, keputusan mengenai perpanjangan masa bakti tersebut pada akhirnya bergantung pada kebutuhan KONI Jawa Barat. Terlebih, setelah Porprov selesai, masih terdapat sejumlah pekerjaan administrasi yang harus dituntaskan sebelum organisasi memasuki tahapan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
"Apabila memang KONI Provinsi Jawa Barat ada agenda untuk minta diperpanjang masa baktinya, saya kira masih ada peluang. Tapi terserah bagaimana KONI Provinsi," katanya.
Suwarno menilai penyelesaian pertanggungjawaban administrasi menjadi salah satu hal yang idealnya dituntaskan terlebih dahulu. Menurut dia, aspek administrasi merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan organisasi dan pertandingan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
"Saya kira idealnya masih harus diselesaikan dulu pertanggungjawaban administrasinya. Itu satu," ucapnya.
Di sisi lain, Suwarno menekankan pentingnya pelaksanaan Porprov Jawa Barat sebagai bagian dari kesinambungan pembinaan prestasi atlet. Menurutnya, ajang tersebut bukan sekadar kompetisi tingkat daerah, tetapi juga menjadi salah satu tahapan untuk menjaring atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat Jawa Barat pada ajang nasional.
"Karena Porprov akan menyaring atlet-atlet berprestasi dari mulai tingkat kabupaten yang nantinya akan menuju provinsi dan kemudian akan menjadi atlet kontingen Jawa Barat menuju PON 2028 khususnya, dan PON-PON berikutnya," tuturnya.
Suwarno juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Jawa Barat pada PON mendatang. Pelaksanaan PON di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai memiliki karakter geografis yang berbeda dibandingkan kondisi di Pulau Jawa, sehingga diperlukan strategi khusus dalam menyiapkan kontingen dan mobilitas atlet dari berbagai cabang olahraga.
"PON yang ini akan sedikit spesifik karena tempatnya di NTT dan di NTB, yang masing-masing ini mempunyai kekhususan geografi tidak seperti di Jawa Barat," jelas Suwarno.
Terkait rencana keterlibatan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga, Suwarno mengatakan dukungan tersebut tidak berarti seluruh pertandingan PON akan dipindahkan ke Jakarta. Sejumlah cabang olahraga tetap akan berlangsung di NTT dan NTB, sementara sebagian lainnya berpotensi digelar di Jakarta sesuai hasil kajian dan perkembangan persiapan tuan rumah.
"DKI sebagian, karena sebagai penyangga. Pasti ada cabang yang dipertandingkan di NTT, ada pertandingan di NTB, ada di Jakarta," katanya.
Pembagian lokasi pertandingan tersebut masih dalam proses kajian. Suwarno menyebut kondisi bencana di Flores menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan, sehingga venue pertandingan yang semula direncanakan di wilayah tersebut perlu dievaluasi dari sisi kelayakan dan keselamatan.
"Flores kena bencana. Sehingga cabang yang ada di Flores mestinya nanti akan kita evaluasi, masih layak apa harus kita pindahkan," ujarnya.
KONI Pusat, lanjut Suwarno, masih menunggu perkembangan kondisi di NTT pascabencana serta proses Musorprov di NTB. Setelah kepengurusan KONI daerah dan pemerintah daerah setempat dinilai kondusif, koordinasi dan percepatan persiapan PON akan dilakukan secara lebih intensif.
"Kami masih menunggu sampai dengan NTT siap untuk kita koordinasi terkait dengan pascabencana. Kemudian NTB juga kami masih menunggu adanya Musorprov," katanya.
Meski terdapat sejumlah dinamika terkait venue dan pembagian lokasi pertandingan, Suwarno memastikan kondisi tersebut tidak akan mengubah jadwal utama PON yang telah ditetapkan. Namun, ketidakpastian mengenai beberapa cabang olahraga membuat KONI Pusat harus melakukan percepatan persiapan di berbagai sektor.
"Saya kira tidak akan mengganggu jadwal yang sudah ditentukan. Cuma tuntutan kepada kami, persiapannya ini harus dipercepat," tegasnya.
Menurut Suwarno, KONI Pusat tetap menyiapkan berbagai skenario meskipun cabang dan nomor pertandingan belum seluruhnya ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses persiapan kontingen dari seluruh daerah, termasuk Jawa Barat, dapat berjalan dengan baik ketika keputusan final mengenai penyelenggaraan dan venue pertandingan telah ditetapkan.
"Sekarang masih dalam proses semuanya ini," pungkas Suwarno.
Bagi Jawa Barat, tantangan tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan KONI berikutnya. Suwarno menilai mempertahankan prestasi yang telah dicapai Jawa Barat tidak akan mudah, sehingga kesinambungan pembinaan atlet harus menjadi prioritas utama.
"Siapa pun nanti pengurus yang berikutnya mestinya tidak mudah dan tidak ringan untuk bisa mempertahankan prestasi. Tapi saya yakin kesinambungan pembinaan ini menjadi satu kunci," katanya.
Ia berharap pergantian kepengurusan nantinya tidak mengganggu program pembinaan yang telah berjalan. Keberlanjutan program, menurutnya, menjadi fondasi penting agar prestasi olahraga Jawa Barat tetap terjaga dan mampu melahirkan atlet-atlet yang siap bersaing di level nasional.
"Itu kaitannya dengan prestasi dan tuntutan bagaimana organisasi nanti akan tetap berjalan dan menjaga kesinambungan pembinaan prestasi. Itu yang pokok," pungkas Suwarno.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....