RRI.CO.ID, Bandung - Menjelang pelaksanaan pemilihan Ketua KONI Kabupaten Subang, dinamika internal organisasi olahraga tersebut terus memanas. Sejumlah kebijakan yang diambil jajaran pengurus memicu polemik dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan cabang olahraga (cabor). Situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan keadilan.

Kondisi yang berkembang di tubuh KONI Subang kini tidak hanya menjadi perhatian insan olahraga di daerah, tetapi juga mendapat sorotan dari berbagai pihak di tingkat Jawa Barat. Banyak kalangan menilai proses pemilihan yang berjalan saat ini berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur olahraga secara proporsional.

Tim TPP perwakilan cabor, Dr. kandidat Noviyanti Maulani M.Pd,secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap hasil rapat pleno yang dianggap berlangsung sepihak. Ia mempertanyakan keputusan terkait pembebanan biaya kepada calon ketua tanpa adanya komunikasi maupun persetujuan dari pihak kandidat.

“Ko pleno menyetujui biaya dibebankan kepada calon, sementara calonnya sendiri tidak diajak rapat dan diminta persetujuan? Ini pleno apa? Terus kalau calon tidak setuju bagaimana?” ujar Noviyanti Maulani dalam keterangannya, Minggu 10 Mei 2026.

Menurut Noviyanti, keputusan tersebut menunjukkan mekanisme organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Forum pleno yang seharusnya menjadi wadah musyawarah bersama justru dinilai memperlihatkan adanya kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan menjelang pemilihan Ketua KONI Kabupaten Subang.

Ia juga menyoroti dasar pelaksanaan pleno yang disebut berasal dari hasil berita acara pertemuan antara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Subang dengan pimpinan KONI Jawa Barat. Namun, dalam proses tersebut, pihak cabang olahraga maupun para kandidat disebut tidak pernah dilibatkan ataupun dimintai pandangan secara langsung.

“Dasar pleno ini hasil berita acara pertemuan antara Plt Ketua Umum KONI Subang dengan pimpinan KONI Jabar. Cabor dan calon sampai detik ini tidak pernah diajak bicara,” katanya.

Noviyanti menilai kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan serius di kemudian hari. Ia mengingatkan bahwa proses pemilihan yang tidak dilandasi keterbukaan dan kesepakatan bersama dapat melahirkan konflik internal serta menurunkan kepercayaan insan olahraga terhadap KONI sebagai lembaga pembina olahraga prestasi.

Menurutnya, siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Subang akan menghadapi persoalan legitimasi apabila proses pemilihannya sejak awal dianggap bermasalah. Situasi itu dikhawatirkan berdampak terhadap soliditas organisasi dan mengganggu fokus pembinaan atlet menjelang berbagai agenda olahraga daerah maupun provinsi.

“Ini siapa pun yang menang akan menciptakan konflik karena diawali dengan pelanggaran,” tegasnya.

Di sisi lain, pihak panitia disebut berencana mengundang kedua kandidat Ketua KONI Kabupaten Subang guna menyampaikan hasil keputusan pleno secara resmi. Langkah tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk meredam polemik yang berkembang sekaligus menjaga kondusivitas dunia olahraga di Kabupaten Subang agar tidak semakin terpecah.

Sementara itu, Noviyanti kembali menyoroti adanya kejanggalan dalam tahapan proses yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi. Ia mempertanyakan sikap Ketua Tim TPP yang disebut mengundurkan diri lalu maju sebagai kandidat Ketua KONI Kabupaten Subang. “Saya heran ketika Ketua Tim TPP mengundurkan diri lalu mencalonkan diri sebagai kandidat. Ini jelas tidak benar,” tegasnya.

Selain itu, Noviyanti juga menyinggung adanya salah satu pengurus yang berstatus sebagai calon ketua dan hadir langsung dalam pleno tersebut. Menurutnya, keterlibatan itu semakin memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses pengambilan keputusan. “Nanti kembali ke calon Ketua KONI Subang, karena Pak Joko sebagai pengurus dan sebagai calon ada di lokasi langsung menyetujui, kan ini sudah tidak benar,” tandasnya.