RRI.CO.ID, Bandung - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ulang DPD Perbasi Jawa Barat tahun 2026 akhirnya rampung digelar setelah melalui berbagai dinamika yang cukup menyita perhatian publik. Agenda organisasi tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan pembinaan bola basket di Jawa Barat ke depan.

Hasil Musda ulang tersebut tidak mengalami perubahan dari pelaksanaan sebelumnya pada Februari lalu. Epriyanto Kasmuri kembali terpilih sebagai Ketua Perbasi Jawa Barat untuk masa bakti 2026–2030, mempertegas dukungan mayoritas peserta terhadap kepemimpinannya.

Di balik hasil yang relatif stabil itu, perhatian publik justru mengarah pada aspek lain yang dinilai tak kalah penting. Mekanisme pengelolaan dana pendaftaran peserta dalam Musda menjadi sorotan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.

Dalam tata tertib Musda, disebutkan bahwa dana pendaftaran yang disetorkan para calon ketua kepada rekening DPP Perbasi diperuntukkan guna mendukung kebutuhan penyelenggaraan kegiatan. Hal ini memunculkan diskursus mengenai praktik pembiayaan dalam organisasi olahraga.

Sejumlah kalangan mulai mempertanyakan apakah skema penggalangan dana melalui biaya pendaftaran calon merupakan hal yang lazim dan sesuai prinsip tata kelola organisasi. Atau sebaliknya, terdapat potensi bahwa para calon dijadikan sumber pendanaan utama kegiatan tanpa keterlibatan anggaran dari pihak lain.

Pertanyaan tersebut juga menyeret perhatian terhadap peran lembaga terkait seperti KONI Jawa Barat maupun DPP Perbasi. Publik menilai penting adanya kejelasan apakah kedua institusi tersebut turut berkontribusi dalam pembiayaan, atau sepenuhnya mengandalkan dana dari peserta Musda.

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Perbasi, Nirmala Dewi, memberikan penjelasan dalam sesi doorstop kepada awak media. Ia menyampaikan bahwa dana pendaftaran dari para calon tidak semata digunakan untuk operasional kegiatan.

“Dana pendaftaran dari kedua calon, setelah dikurangi biaya penyelenggaraan Musda, sepenuhnya akan dialokasikan kembali kepada DPD Perbasi Jawa Barat. Dana itu nantinya digunakan untuk mendukung program pengembangan bola basket di daerah,” ujar Nirmala.

Meski penjelasan tersebut telah disampaikan, publik masih menyoroti kemungkinan adanya kaitan antara pembentukan caretaker sebelumnya dengan mekanisme pengumpulan dana. Sejumlah pihak menilai perlu ada keterbukaan lebih lanjut agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Ketua terpilih Epriyanto Kasmuri pun angkat bicara terkait polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa mekanisme pendaftaran merupakan hal yang sah selama disepakati bersama, namun transparansi tetap menjadi prinsip utama yang harus dijaga.

“Pendaftaran itu sah saja, selama ada yang mendaftar berarti semua pihak menyepakati. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah transparansi penggunaan dana tersebut. Jangan sampai panitia caretaker menyusun anggaran tanpa dasar yang jelas atau terkesan semena-mena. Itu yang harus kita jaga bersama demi menjaga integritas semua pihak,” ujarnya, Kamis 30 April 2026.

Dengan berbagai dinamika yang mengiringi pelaksanaan Musda ulang ini, publik kini menaruh harapan besar pada komitmen seluruh pemangku kepentingan. Tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan berintegritas dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan bola basket Jawa Barat di masa mendatang.