RRI.CO.ID, Bandung - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Barat, Hery Antasari, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan olahraga di Jawa Barat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri diskusi publik di Kantor PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan, Kota Bandung, Rabu 29 April 2026.

Dalam kegiatan bertajuk “Mengawal Arah Kebijakan Olahraga Jabar” tersebut, berbagai pemangku kepentingan turut hadir. Mulai dari akademisi, perwakilan cabang olahraga, KONI, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ikut terlibat dalam forum tersebut.

Hery menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik forum diskusi seperti ini. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan masukan dari berbagai pihak.

“Pemerintah provinsi sangat menyambut acara diskusi publik seperti ini, karena bagaimanapun juga kami tidak bisa berjalan sendiri. Semua stakeholders harus terlibat,” ujar Hery.

Ia menjelaskan, arah kebijakan olahraga di Jawa Barat ke depan tidak hanya berfokus pada prestasi. Namun juga mengedepankan olahraga sebagai bagian dari peningkatan kesehatan masyarakat dan partisipasi publik.

“Olahraga itu bukan hanya soal prestasi, tapi juga bagaimana berdampak pada kesehatan masyarakat dan meningkatnya partisipasi publik. Ujungnya adalah kualitas SDM Jawa Barat yang lebih baik,” katanya.

Hery menambahkan, tujuan tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat. Menurutnya, pembangunan olahraga harus mampu berkontribusi terhadap pembentukan karakter masyarakat.

“Mempertahankan prestasi tetap penting, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa tujuan akhirnya adalah membangun SDM yang unggul. Membangun fisik mungkin mudah, tapi membangun karakter itu yang lebih menantang,” tegasnya.

Terkait anggaran, Hery mengakui adanya keterbatasan fiskal yang tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Pemerintah saat ini tengah memprioritaskan program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

“Bukan mengecilkan arti olahraga, tapi saat ini ada prioritas lain seperti infrastruktur jalan, penerangan, lingkungan hidup, dan perumahan yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan sektor olahraga tetap mendapat perhatian. Pemerintah juga mendorong kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD, seperti melalui sponsorship dan partisipasi masyarakat.

“Olahraga tidak harus selalu bergantung pada APBD. Ada banyak sumber lain seperti sponsor dan dukungan sukarela. Di tengah tantangan, justru kreativitas harus muncul,” ungkapnya.

Untuk tahun 2026, Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp20 miliar untuk KONI. Saat ini, proses administrasi tengah berjalan, termasuk penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum pencairan dilakukan.

“Hibah sudah dialokasikan, tinggal proses penyerapannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat NPHD selesai dan bisa segera dicairkan,” kata Hery.

Ia juga membuka peluang adanya penyesuaian anggaran di masa mendatang, tergantung pada kondisi keuangan daerah. Namun, ia kembali menekankan pentingnya tidak bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah.

“Kalau fiskal memungkinkan tentu bisa ada penambahan, tapi yang jelas kita harus berupaya ekstra dan tidak bergantung pada APBD saja,” ujarnya.

Terkait pencairan dana untuk Porprov, Hery menyebut belum dapat memastikan waktu pastinya. Namun, ia berharap proses tersebut dapat segera rampung sesuai rencana yang ditargetkan pada Mei 2026.

“Mudah-mudahan cepat, sesuai rencana Mei sudah bisa dilaksanakan. Tapi semua tergantung kesiapan administrasi dan proses yang sedang berjalan,” tandanya.