KPK Diminta Selidiki, Dugaan Intervensi Dana di Pemkab Subang oleh Elita

RRI.CO.ID, Subang - Suasana menjelang pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang memanas. Hal ini dipicu oleh beredarnya tangkapan layar pesan WhatsApp, yang diduga kuat berasal dari oknum anggota DPR RI Elita Budiati. Pesan tersebut dinilai bernada ancaman terhadap Cabang Olahraga (Cabor), terkait dukungan dalam kontestasi pemilihan Ketua KONI Kabupaten Subang.

Dalam pesan yang beredar luas di grup-grup percakapan, oknum DPRD RI, yang diduga Elita Budiati tersebut, memperingatkan para pemilik suara (Cabor), agar tidak salah memilih pemimpin yang tidak sejalan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Isi pesan tersebut, menjadi polemik di kalangan para Ketua Cabor.

"Cabor mau mengulang sejarah lama?, dengan memilih ketua yang tidak sinergis dengan pemda?, ya silakan aja. Pemerintah gampang tinggal closing dana juga beres. Kecuali koni nya didanai bank donting," tulis pesan tersebut.

Pernyataan "closing dana", atau penutupan akses anggaran ini, sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai upaya intimidasi terhadap independensi KONI, dan Cabor dalam menentukan nahkoda baru. Reaksi Keras Raja Galuh Pakuan menanggapi hal tersebut, Raja Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, angkat bicara dengan nada tinggi.

Ia menegaskan, jika benar pesan tersebut berasal dari Elita Budiati, maka yang bersangkutan telah mengkhianati amanat rakyat. Karena sejatinya sembako wakil rakyat yang di pilih rakyat, untuk mewakili dalilnya di Senayan, harus memiliki sikap yang bijak, terlebih persoalan KONI, menjadi salah satu kepentingan rakyat yang harus fi belanja, bukannya memperkeruh suasana.

"Jika ini benar ancaman yang dibuat Elita kepada Cabor, dia telah nyata-nyata sedang mengancam rakyat, yang mewakilkan pada dirinya. Rakyatlah yang memberi mandat kepada Elita," ujar Evi Silviadi dengan tegas.

Lebih lanjut, Evi menilai tindakan tersebut, merupakan bentuk intervensi yang melampaui kewenangan seorang anggota legislatif tingkat pusat. Ada beberapa poin krusial, yang disorot oleh Raja Galuh Pakuan.

Pertama adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Elita, yang dituding melakukan abuse of power, dengan mencampuri urusan internal organisasi olahraga di daerah. Kemudian, intervensi Pemda, Evi menegaskan, Elita bukanlah bagian dari Pemerintah Daerah Subang.

"Dia itu bukan pemerintah, dia bukan siapa-siapa di Pemda Subang, kecuali emaknya Bupati Subang," cetusnya.

Ancaman Anggaran, menggunakan instrumen anggaran (dana hibah), sebagai alat penekan dinilai sebagai preseden buruk bagi demokrasi, dan pembinaan atlet di Subang. Terkait hal tersebut, KPK harus turun tangan. Raja Galuh Pakuan akan membuat laporan langsung kepada KPK perihal Elita, yang telah sangat melampaui batas kewenangan, dan intervensi terhadap pemda Subang, dan semua instrumen perangkat di pemerintahan Subang.

"Terkait persoalan ini, saya akan membuat laporan ke KPK, perihal campur tangan Elita, yang telah melampaui kewenangannya terhadap Pemda, dan semua instrumen perangkat pemerintahan di Subang," tandas Evi.

Menanti Klarifikasi, hingga berita ini diturunkan, pihak Elita Budiati belum memberikan pernyataan resmi, terkait keaslian pesan WhatsApp yang mencatut namanya tersebut. Di sisi lain, para pengurus Cabor di Subang diharapkan tetap tenang, dan menjaga integritas dalam proses pemilihan Ketua KONI, demi kemajuan prestasi olahraga di "Kota Nanas" tersebut.