RRI.CO.ID, Bandung - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Barat, Hery Antasari, memberikan penjelasan terkait pemberian bonus bagi atlet SEA Games 2025 di Thailand. Ia menegaskan bahwa istilah “bonus” akan disesuaikan menjadi “penghargaan” agar sejalan dengan nomenklatur dalam sistem penganggaran pemerintah.

“Terminologi bonus kita haluskan atau kita perbaiki menjadi penghargaan, agar sesuai dengan nomenklatur teknokratis anggaran. Jadi di Jawa Barat istilahnya adalah penghargaan,” ujar Hery di Kantor Dispora Jabar, Jalan Arcamanik, Kota Bandung, Senin 20 April 2026.

Hery menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini konsisten memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi di berbagai ajang multi-event. Baik pada level provinsi, nasional, regional, hingga internasional seperti SEA Games dan ASEAN Para Games.

“Setiap multi-event yang melibatkan atlet Jawa Barat, pemerintah provinsi selalu memberikan penghargaan, siapapun gubernurnya, termasuk Pak KDM yang memiliki perhatian besar terhadap olahraga,” katanya.

Ia menambahkan, bentuk kepedulian tersebut tidak hanya diberikan kepada atlet prestasi, tetapi juga kepada pelaku olahraga masyarakat. Bahkan, meski bukan kewajiban, pemerintah tetap memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

“Jangankan olahraga prestasi, olahraga masyarakat pun yang sebenarnya bukan kewajiban tetap diberikan penghargaan. Kepedulian beliau sangat luar biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa SEA Games dan ASEAN Para Games merupakan event dua tahunan yang biasanya diselenggarakan secara beriringan. Namun, pada periode kali ini terdapat perbedaan timeline pelaksanaan dibandingkan sebelumnya.

“Biasanya SEA Games dan ASEAN Para Games itu selalu berdekatan tanpa jeda. Tapi kali ini ada perbedaan timeline dibanding sebelumnya,” jelasnya.

Menurut Hery, selama ini pemberian penghargaan kepada atlet SEA Games dan ASEAN Para Games dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menjaga kesetaraan antara atlet non-disabilitas dan atlet disabilitas.

“Kita tidak pernah memisahkan, selalu satu kesatuan. Karena kita tidak bisa membedakan antara atlet umum dan saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa kedua ajang tersebut memiliki level yang sama sehingga perhatian pemerintah juga diberikan secara setara. Baik kepada atlet prestasi umum maupun atlet disabilitas.

“Event ini levelnya sama, maka perhatian pemerintah juga sama. Tidak bisa dipisah-pisahkan,” katanya.

Hery memaparkan bahwa pada akhir 2025 hingga awal 2026 terdapat empat agenda besar yang harus diakomodasi dalam penganggaran, yakni Popnas, Peparnas, SEA Games, dan ASEAN Para Games.

“Dalam satu periode ada empat event besar yang harus diakomodasi, yaitu Popnas, Peparpenas, SEA Games, dan ASEAN Para Games,” ujarnya.

Menurutnya, Popnas dan Peparpenas yang selesai pada 2025 telah masuk dalam anggaran murni 2026. Sementara SEA Games dan ASEAN Para Games yang selesai pada awal 2026 harus melalui mekanisme anggaran perubahan.

“SEA Games dan ASEAN Para Games selesainya di awal 2026, sehingga tidak masuk dalam anggaran murni dan harus melalui anggaran perubahan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proses tersebut membutuhkan tahapan validasi dan verifikasi data atlet secara rinci untuk menghindari kesalahan penyaluran.

“Perlu validasi dan verifikasi by name by address agar tidak terjadi salah sasaran atau duplikasi,” katanya.

Hery memastikan keterlambatan pemberian penghargaan bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para atlet atas ketidaknyamanan tersebut.

“Ini bukan menunda atau tidak ada anggaran. Ini prioritas Pak Gubernur dan pasti dibayarkan. Kami mohon maaf, saat ini tinggal menunggu proses anggaran perubahan 2026,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pencairan penghargaan ditargetkan dapat dilakukan setelah pengesahan anggaran perubahan pada September 2026. Pemerintah memastikan prosesnya akan segera direalisasikan setelah disahkan.

“Bulan September juga sudah diketuk palu, mudah-mudahan setelah itu kita bisa langsung melakukan pencairan,” ujarnya.

Hery menegaskan bahwa penghargaan akan diberikan tanpa potongan dalam bentuk apapun. Selain itu, pajak juga akan ditanggung oleh pemerintah sehingga atlet menerima dana secara utuh.

“Tidak ada potongan, penghargaan diberikan utuh. Pajak ditanggung pemerintah, jadi atlet menerima bersih,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa proses pencairan akan dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening masing-masing atlet. Langkah ini diambil untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Semua dilakukan melalui transfer langsung ke yang bersangkutan,” katanya.

Lebih lanjut, Hery menyebut bahwa besaran penghargaan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dengan persentase tertentu yang tetap dipertahankan hingga saat ini.

“Kalau dari pusat sekian, maka kita mengikuti dengan persentase tertentu, kurang lebih sekitar 20 persen, dan itu tidak berubah,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Hery menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan secara layak dan tepat waktu kepada atlet Jawa Barat. Ia berharap hal ini dapat memotivasi para atlet untuk terus berprestasi di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan atlet mendapatkan haknya secara utuh dan tepat waktu,” tandasnya.