KBRN, Bandung: ELITE Pro Academy (EPA) merupakan sistem liga sepak bola kelompok usia yang dikelola PT Liga Indonesia Baru (LIB). Kompetisi ini pertama kali digelar pada 2018 atas prakarsa PSSI, mencakup tiga kelompok umur: U-16, U-18, dan U-20.

Format kompetisi bervariasi, mulai dari fase grup hingga fase gugur, dengan pesertanya adalah pemain junior klub Liga 1 dan Liga 2. Tujuan utamanya untuk membina dan meningkatkan kualitas pemain muda, mempersiapkan mereka menuju tim nasional di berbagai kelompok umur, serta memperkuat ekosistem sepak bola nasional.

Namun, pelaksanaannya dinilai jauh dari harapan. Keberadaan EPA justru dianggap mengganggu jalannya kompetisi usia muda yang telah ada, seperti Piala Soeratin di berbagai provinsi, serta agenda liga amatir yang digelar asosiasi kota (Askot) dan asosiasi kabupaten (Askab).

Di lapangan, tak sedikit orang tua pemain terpaksa mengeluarkan biaya besar agar anaknya bisa tampil di EPA karena adanya pungutan dari sebagian klub. Persaingan perekrutan pemain dan bentroknya jadwal pertandingan juga kerap terjadi di daerah.

Contoh paling nyata terjadi di Jawa Barat, di mana Askot dan Askab membina pemain untuk persiapan Porprov atau Porda, namun para pemain potensial justru diperebutkan untuk tampil di EPA.

Baca juga;KONI Kota Cimahi Genjot Persiapan Menuju Porprov 2026

Bahkan, beberapa klub Liga 1 dinilai enggan berpartisipasi di EPA, khususnya kelompok U-20. Sementara klub Liga 2, menurut rumor, kompak menolak membentuk tim U-20 karena terkendala biaya dan keterbatasan pemain.

Usulan Penghapusan EPA U-20

Ketua Umum PSSI Kota Bandung, H. Yoko Anggasurya, menilai EPA U-20 sebaiknya dihapus. Sebagai gantinya, ia mengusulkan digelar Liga Amatir U-20 yang dimulai dari tingkat Askot/Askab, lalu berlanjut ke tingkat provinsi hingga nasional.

Untuk kelompok umur U-13 dan U-15, menurutnya, kompetisi sebaiknya dilaksanakan antar Askot/Askab dan antar provinsi. Sementara kelompok umur U-17 dapat digelar antar klub oleh Asprov sebelum memasuki EPA, sehingga para pemain terbaik bisa tampil di level provinsi atau nasional.

"Jika sistem ini dijalankan, Askot dan Askab akan lebih bersemangat membangun sepak bola daerah. Kompetisi antar sekolah sepak bola (SSB) serahkan saja ke event organizer untuk difestivalkan," ujar Yoko, yang juga pembina klub SASWCO.

Dukungan Regulasi dan Alasan Perubahan

Yoko mengacu pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang kini sedang direvisi untuk memungkinkan penggunaan dana APBD bagi kompetisi sepak bola amatir dan sekolah.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengumumkan bahwa mulai musim 2025–2026, klub Liga 3 dan Liga 4 dapat menggunakan APBD, sedangkan Liga 1 dan Liga 2 tidak diperbolehkan karena berstatus profesional.

"Kalau mengacu ke Permendagri, U-20 itu sudah masuk level senior. Jadi lebih baik ada Liga Amatir U-20, bukan EPA. Manfaatnya, pemain berbakat dari daerah pelosok yang tak punya biaya pun bisa ikut," jelas Yoko.

Kekhawatiran Terhadap Sistem EPA

Menurut Yoko, dalam tiga tahun terakhir, banyak klub Liga 1 enggan membentuk tim untuk EPA U-20, sementara klub Liga 2 bahkan menolak. Dampaknya, beberapa klub menyerahkan pelaksanaan kepada akademi atau event organizer yang memungut biaya seleksi, sehingga hanya pemain yang mampu secara finansial yang bisa ikut.

Ia berharap PSSI pusat dan PT LIB meninjau kembali pelaksanaan EPA U-20. Dari Liga Amatir, pemain terbaik dari tiap provinsi dapat diseleksi untuk tampil di tingkat nasional.

"Kalau ini dijalankan, saya yakin banyak pemain bagus bermunculan. Mereka yang tadinya tidak tahu jalur menuju tim nasional akan terpantau. Jangan sampai pemain berbakat tersingkir hanya karena tak mampu membayar untuk bermain," tegasnya.