RRI.CO.ID, Bandung - Poltekpar NHI Bandung menghibahkan tanah seluas 5 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama Kementrian Pariwisata dengan Kementrian Sosial. Penandatangan naskah kerjasama, langsung ditandatangani oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di kampus Dayeuhkolot Poltekpar NHI Bandung, Kamis 23 Juli 2026.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, pihaknya mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah. "Di momentum Hari Anak Nasional ini, kami bekerja sama dengan

Kementerian Sosial menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah

Rakyat, kami juga akan berkolaborasi untuk dapat memberikan kurikulum

pariwisata kepada anak-anak di Sekolah Rakyat," kata Menpar.

Dijelaskannya, tanah yang dihibahkan tersebut seluas 5 hektar lebih untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan 2 hektar untuk pembangunan sarana olahraga. "Ini untuk menindaklanjuti harapan bapak Presiden Prabowo Subianto, bekerja sama dengan kementrian sosial membangun sekolah rakyat,"ucap Menteri Pariwisata Widiyanti.

Selain memberikan lahan yang ada di lingkungan kampus Poltekpar NHI Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Menteri Pariwisata juga memberikan alokasi 20 persen bagi lulusan Sekolah Rakyat belajar di Poltekpar NHI Bandung, dengan beasiswa.

Pada kesempatan yang sama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengapresiasi kolaborasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan Kementrian Pariwisata. Menurutnya, ketersediaan lahan menjadi kendala dalam mewujudkan gedung permanen Sekolah Rakyat.

"Menindaklanjuti arahan Presiden, kita akan berusaha bekerja bersama sama dengan banyak kementrian, salah satunya kementrian pariwisata tentu juga dengan kementrian pekerjaan umum, kementrian dalam negeri untuk menghadirkan gedung permanen Sekolah Rakyat. Nah gedung permanen ini bisa menampung 20 ribu siswa tingkat SD,SMP, dan SMA,"jelasnya.

Mensos juga mengatakan, sekolah rakyat tersebut merupakan sekolah berasrama, dengan fasilitas yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. "Intinya Sekolah Rakyat ingin menghadirkan proses pembelajaran dengan lingkungan yang berkualitas, mempersiapkan anak anak kita ini menjadi generasi emas tahun 2045,"ucap Mensos.

Ditambahnya, siswa Sekolah Rakyat merupakan anak dari keluarga paling rentan sosial ekonominya. Kementrian sosial menyasar anak putus sekolah maupun yang tidak bersekolah untuk menjadi siswa Sekolah Rakyat.

Mensos Saifullah juga mengungkapkan, pada tahun 2026 pihaknya menambah alokasi siswa Sekolah Rakyat menjadi 30 ribu. Sebelumnya kementrian sosial mengalokasikan sekitar 15 ribu orang siswa.

"Tahun ini ada sekitar 45 ribu siswa sekolah rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang menggunakan gedung permanen Sekolah Rakyat. Sisanya menggunakan gedung gedung sementara,"ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, hingga akhir tahun 2029, kementrian sosial menargetkan sekitar 1 juta siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Target tersebut dengan asumsi setiap kabupaten/kota di Indonesia telah terbangun gedung sekolah rakyat.