SPMB PJJ 2026 Jadi Penggerak Nasional Kembalikan Jutaan Anak ke Pendidikan

RRI.CO.ID, Bandung - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, sebagai bagian dari gerakan nasional untuk mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke jalur pendidikan.

Program ini tidak hanya berfokus pada proses penerimaan peserta didik, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pendampingan hingga menuntaskan pendidikan. Melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, SPMB PJJ disiapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi sekitar 2,4 juta anak usia 16–18 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan akibat berbagai kendala.

Saat membuka Webinar Nasional Pencanangan SPMB PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. "Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Akan tetapi, hari ini kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka," kata Suharti, dalam keterangannya, Sabtu 4 Juli 2026.

Ia mengatakan jutaan ATS harus segera dijangkau agar tidak semakin tertinggal dari sistem pendidikan nasional. "Tugas kita adalah untuk menjangkau mereka kembali ke sekolah dan memastikan mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan," ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa SPMB PJJ merupakan gerakan untuk mengembalikan ATS ke proses pembelajaran, bukan sekadar membuka pendaftaran peserta didik baru. "Karena pendidikan yang berkeadilan adalah bukan memberikan layanan yang sama persis, melainkan memberikan dukungan yang sesuai agar peluang sukses mereka sama," ujar Tatang.

Ia menambahkan, keberhasilan program akan diukur dari keberlanjutan proses belajar para peserta. "Target akhir dari SPMB PJJ ini adalah bukan hanya banyaknya pendaftar atau anak yang kembali aktif belajar, melainkan seberapa banyak anak yang mampu bertahan dan lulus," katanya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, mengatakan program ini menjadi titik balik dalam pola layanan pendidikan bagi anak tidak sekolah. "ATS tidak menunggu layanan, tetapi layanan yang mendatangi ATS," ujar Saryadi.

Ia menegaskan tujuan akhir program bukan sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah, melainkan memastikan setiap anak memperoleh ijazah dan kesempatan melanjutkan kehidupan dengan bekal pendidikan.

"Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar meningkatkan APS (angka partisipasi sekolah). Tujuan akhirnya adalah setiap anak bisa menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pengakuan secara formal, dan melanjutkan kehidupannya," tuturnya.

Peluncuran SPMB PJJ turut diiringi Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah melalui Pendidikan Jarak Jauh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Program SPMB PJJ dijadwalkan mulai diterapkan pada tahun 2026 di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan angka penyelesaian pendidikan bagi anak-anak yang selama ini berada di luar sistem sekolah.