RRI.CO.ID, Bandung - Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam (Pemuda Persis) menyisakan perdebatan panjang di internal organisasi. Forum yang semestinya menjadi ruang musyawarah kader justru lebih banyak diwarnai mekanisme voting untuk menentukan berbagai keputusan penting.

Situasi itu memunculkan kritik dari sejumlah kader yang menilai kultur organisasi mulai bergeser dari tradisi mufakat menuju pertarungan kekuatan suara. Ketegangan terlihat sejak awal sidang-sidang pleno berlangsung. Interupsi terjadi berulang kali. Forum beberapa kali memanas ketika pembahasan tidak menemukan titik temu.

Dalam kondisi tersebut, voting akhirnya dipilih sebagai jalan penyelesaian. Namun keputusan itu justru memunculkan kegelisahan baru di kalangan kader.

Salah satu anggota Pemuda Persis, Fitrah Alamsyah, menilai dominasi voting menjadi tanda bahwa kualitas musyawarah di internal organisasi sedang menghadapi ujian serius.

“Kalau semua persoalan diselesaikan lewat voting, lalu di mana letak kedewasaan musyawarah kita sebagai organisasi kader? Voting memang sah, tapi musyawarah itu ruh organisasi,” kata Fitrah Alamsyah, Senin 11 Mei 2026.

Menurut dia, voting seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika seluruh upaya mencari mufakat benar-benar tidak menemukan jalan keluar. Bukan justru menjadi mekanisme utama setiap kali forum mengalami perbedaan pandangan.

Fitrah menilai, budaya musyawarah memiliki nilai yang jauh lebih penting dibanding sekadar kemenangan angka. Sebab keputusan yang lahir dari kesepahaman dinilai lebih mampu menjaga soliditas organisasi pasca-muktamar.

“Keputusan hasil voting melahirkan pemenang dan pihak yang kalah. Tapi keputusan hasil musyawarah melahirkan rasa memiliki bersama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti suasana forum yang dinilai mulai memperlihatkan polarisasi antar-kelompok. Konsolidasi dukungan disebut berlangsung sangat intens, bahkan di luar ruang sidang. Kondisi itu membuat forum terasa lebih dekat dengan arena kompetisi politik dibanding ruang kaderisasi.

Menurut Fitrah, jika pola tersebut terus berlangsung, organisasi dikhawatirkan kehilangan identitas dasarnya sebagai gerakan kader yang menjunjung adab dialog dan pencarian hikmah bersama.

“Yang berbahaya bukan berbeda pendapat. Yang berbahaya ketika perbedaan itu langsung diselesaikan dengan adu jumlah suara tanpa kesungguhan mencari titik temu,” katanya.

Meski demikian, sebagian peserta forum menilai voting merupakan langkah konstitusional untuk menghindari kebuntuan sidang. Sebab sejumlah pembahasan disebut berlangsung alot dan sulit mencapai mufakat.

Namun kritik terhadap dominasi voting tetap menjadi catatan besar dalam muktamar kali ini. Banyak kader menilai dinamika tersebut bukan hanya soal teknis persidangan, tetapi menyangkut arah budaya organisasi ke depan.

Muktamar XIV Pemuda Persis pun akhirnya tidak hanya melahirkan kepemimpinan baru, tetapi juga membuka pertanyaan mendasar: apakah tradisi musyawarah masih menjadi fondasi utama organisasi, atau perlahan tergeser oleh politik mayoritas suara.