Dana Sitaan Korupsi Dinilai Tepat Dukung Program Rakyat Produktif Nasional

RRI.CO.ID, Bandung - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana memanfaatkan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang tidak hanya membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

LaNyalla menilai penggunaan dana hasil sitaan koruptor untuk kepentingan publik merupakan bentuk nyata keadilan substantif. Ia menegaskan bahwa uang negara yang sebelumnya dirampas oleh pelaku korupsi pada akhirnya dapat dikembalikan kepada rakyat melalui program-program sosial dan ekonomi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya mendukung. Selain untuk mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang secara langsung juga diterima oleh rakyat,” ujar LaNyalla, Kamis 7 Mei 2026.

Ketua DPD RI ke-5 itu juga mengungkapkan hasil kajian dari KADIN Indonesia terkait dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut program tersebut kini berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah modern Indonesia karena melibatkan perputaran ekonomi yang sangat besar di tingkat masyarakat bawah.

Menurut LaNyalla, program MBG tidak sekadar memberikan makanan sehat kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi nasional. Perputaran uang yang terjadi setiap hari melalui jaringan dapur MBG dinilai mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah.

“Uang Rp900 miliar berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG. Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara ini,” tutur LaNyalla yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa belanja pemerintah melalui program MBG memiliki efek berantai yang besar terhadap sektor produksi. Dana yang dikeluarkan pemerintah tidak berhenti pada konsumsi akhir, melainkan mengalir ke berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, distribusi pangan, hingga industri pengolahan bahan baku.

LaNyalla kemudian memaparkan hasil kajian Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa injeksi anggaran sebesar Rp43,28 triliun mampu menghasilkan dampak output ekonomi mencapai Rp294,08 triliun. Angka tersebut menunjukkan efek pengganda ekonomi atau multiplier effect hingga tujuh kali lipat dari nilai belanja awal pemerintah.

“Memang ada hal-hal yang harus dikejar dan dibangun. Terutama ketahanan rantai pasok bahan baku. Jangan mengambil jalan pintas dengan impor. Misalnya susu sapi. Pasokan susu sapi kita untuk kebutuhan MBG masih jauh dari cukup. Ini harus dipikirkan. Begitu pula bahan baku lainnya. Peternak skala kecil harus dibesarkan,” tukasnya.

Lebih lanjut, LaNyalla berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat difungsikan sebagai off-taker bagi para peternak dan pekebun kecil di desa-desa. Menurutnya, koperasi desa harus menjadi penghubung utama dalam membangun rantai pasok bahan pangan menuju dapur-dapur MBG agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat desa secara langsung.

Ia menegaskan bahwa koperasi desa tidak boleh hanya berubah menjadi jaringan minimarket baru yang menjual produk industri besar. Menurut LaNyalla, keberadaan koperasi harus difokuskan untuk memperkuat ekonomi rakyat desa sehingga hasil pertanian dan peternakan masyarakat dapat terserap dan menjadi bagian utama dari program MBG nasional.

“Rantai pasok itu yang harus dibangun. Itu salah satu tugas Koperasi Desa. Jangan sekadar menjelma menjadi mini market baru, tapi yang dipajang barang-barang hasil industri besar dari pemasok besar. Itu sama saja kita membukakan outlet di seluruh desa untuk mereka,” tandasnya.