RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah pusat tengah mematangkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut keputusan tersebut kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.

Kesepakatan ini merupakan hasil rapat lintas kementerian yang berlangsung di Istana Kepresidenan, dengan sejumlah pejabat hadir, di antaranya Pratikno, Airlangga Hartarto, Prasetyo Hadi, serta Teddy Indra Wijaya. Pertemuan membahas langkah antisipatif pemerintah menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan energi global.

Tito menegaskan, hasil rapat belum bisa dipublikasikan secara rinci, termasuk hari yang dipilih untuk pelaksanaan WFH. Laporan resmi masih harus disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden.

“Pemerintah berupaya menjaga keseragaman informasi agar pengumuman kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Rabu 25 Maret 2026.

Lebih jauh, Tito memastikan kebijakan WFH bukan hal baru bagi birokrasi. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi acuan bahwa sistem kerja fleksibel tetap mampu menjaga kinerja pemerintahan.

“Kita sudah pernah melewati masa dengan pembatasan kerja yang lebih ketat, dan pelayanan tetap berjalan. Jadi, penerapan satu hari WFH per minggu seharusnya tidak menjadi persoalan,” katanya.

Pemerintah optimistis, baik pusat maupun daerah dapat menjalankan skema tersebut tanpa kendala berarti. Dengan penerapan WFH, diharapkan efisiensi energi dapat tercapai sekaligus menjaga kelancaran pelayanan publik.