RRI.CO.ID, Bandung - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 sebagai penegasan arah baru kepemimpinan Indonesia. Menurutnya, Presiden menempatkan stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Prof. Achmad menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat kemakmuran. Ia menilai pandangan tersebut mencerminkan kesadaran historis dan geopolitik yang matang di tengah situasi global yang sarat konflik dan ketidakpastian.

“Dalam konteks global yang penuh konflik dan ketidakpastian, pesan Indonesia yang memilih persatuan, kolaborasi, dan perdamaian menjadi sangat relevan dan kredibel,” ujarnya.Sabtu 24 Januari 2026.

Baca Juga: Kunjungi RSUD, Wapres Tanyakan Pelayanan Kesehatan Warga

Lebih lanjut, Prof. Achmad menilai klaim Indonesia sebagai global bright spot bukan sekadar retorika diplomatik. Menurutnya, pernyataan tersebut ditopang oleh indikator makroekonomi yang solid, seperti pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, serta defisit fiskal yang relatif rendah.

“Pengakuan internasional lahir dari bukti, bukan optimisme kosong. Ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang,” katanya.Terkait pembentukan Danantara Indonesia, Prof. Achmad memandang langkah tersebut sebagai strategi negara untuk mengonsolidasikan peran dalam pengelolaan modal nasional.

Ia menilai keberadaan sovereign wealth fund dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola aset strategis demi kepentingan jangka panjang perekonomian nasional.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kekuatan utama Danantara tidak semata ditentukan oleh besaran aset yang dikelola. Menurutnya, aspek integritas tata kelola, transparansi, dan pengawasan publik justru menjadi kunci utama keberhasilan.

“Jika prinsip good governance dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar lembaga investasi,” tegasnya.

Dalam aspek penegakan hukum, Prof. Achmad mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo yang secara terbuka menyampaikan agenda pemberantasan korupsi di forum global. Ia menilai sikap tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan bertumpu pada praktik rente dan ekonomi keserakahan.

“Penegasan tidak ada kompromi terhadap korupsi adalah prasyarat mutlak bagi iklim investasi yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.

Pada ranah kebijakan sosial, Prof. Achmad menilai program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta investasi besar pada sektor pendidikan dan digitalisasi sekolah sebagai pendekatan pembangunan jangka panjang. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara agenda sosial dengan peningkatan produktivitas nasional.

“Ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu utama kemajuan bangsa,” jelasnya.

Secara keseluruhan, Prof. Achmad menyimpulkan bahwa pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menyampaikan optimisme, tetapi juga memuat komitmen moral dan institusional. Tantangan ke depan, menurutnya, terletak pada konsistensi implementasi di tingkat birokrasi serta penegakan hukum.

“Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan,”ujarnya.