Kabupaten Bogor dan Bandung Catat Realisasi KUR Tertinggi di Jabar

RRI.CO.ID,Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa Barat hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp19,67 triliun. Pembiayaan modal usaha tersebut terserap oleh 299.702 debitur yang tersebar di 27 kabupaten dan kota.

Dari total penyaluran tersebut, Kabupaten Bogor mencatatkan diri sebagai daerah dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Jawa Barat, yakni mencapai Rp1,67 triliun.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman mengemukakan, tingginya penyerapan pembiayaan KUR di wilayah Kabupaten Bogor mencerminkan tingginya aktivitas serta dinamika pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

"Hingga posisi akhir Juni 2026, penyerapan KUR di Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp1,67 triliun yang tersalurkan kepada 21.174 rekening debitur. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara kabupaten dan kota se-Jawa Barat," ujar Darwisman, Senin 10 Agustus 2026.

Darwisman menambahkan, posisi kedua daerah dengan penyerapan KUR terbesar diraih oleh Kabupaten Bandung dengan total penyaluran mencapai Rp1,56 triliun kepada 24.003 rekening debitur. Selanjutnya disusul Kabupaten Bekasi sebesar Rp1,41 triliun yang menyasar 15.160 rekening debitur.

Adapun Kota Bandung menempati urutan kelima sebagai wilayah perkotaan dengan penyerapan tertinggi, yakni sebesar Rp1,12 triliun untuk 14.224 rekening debitur. Sementara Kabupaten Garut melengkapi daftar lima besar dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,04 triliun kepada 19.284 rekening.

"Lima wilayah terbesar ini menjadi penopang utama realisasi KUR di Jawa Barat. Kehadiran KUR diharapkan mampu terus memperkuat permodalan UMKM sekaligus menstimulus roda perekonomian di tingkat daerah," tutur Darwisman.

Secara keseluruhan, akumulasi penyaluran KUR di Jawa Barat per 30 Juni 2026 mencatatkan jumlah outstanding pembiayaan sebesar Rp18,09 triliun.

OJK Jawa Barat terus mendorong sinergi dengan perbankan penyalur dan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas penyaluran pembiayaan KUR agar tepat sasaran dan berlanjut mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.