RRI.CO.ID,Bandung - Penyaluran kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Barat mencatatkan kinerja positif dengan menembus angka Rp1.120 triliun pada posisi Juni 2026. Capaian tersebut tumbuh sebesar 8,58 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan posisi Juni 2025 yang sebesar Rp1.032 triliun.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyampaikan bahwa hasil tersebut mengukuhkan posisi Jawa Barat sebagai penyalur kredit bank umum terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

"Kontribusi penyaluran kredit di Jawa Barat memegang market share sebesar 12,10 persen terhadap total penyaluran kredit nasional. Hal ini mencerminkan dinamika perekonomian dan aktivitas usaha masyarakat Jawa Barat yang terus bergerak aktif," ujar Darwisman, Selasa 4 Agustus 2026.

Darwisman menjelaskan, meski tumbuh 8,58 persen, laju pertumbuhan kredit di Jawa Barat tercatat masih berada di bawah rerata pertumbuhan kredit nasional yang mencapai 12,48 persen YoY dengan total penyaluran sebesar Rp9.261 triliun.

Selain itu, tingkat pertumbuhan di Jawa Barat juga berada di bawah beberapa daerah lain seperti Kalimantan Timur yang tumbuh 22,71 persen, DKI Jakarta sebesar 19,50 persen, serta Sumatera Selatan sebesar 12,44 persen YoY.

Meski demikian, sisi kualitas kredit perbankan di Jawa Barat menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan di wilayah ini berhasil ditekan ke angka 3,42 persen pada Juni 2026.

"Rasio NPL gross kita mengalami penurunan yang cukup baik dari posisi Juni 2025 yang sebesar 3,55 persen. Ini mengindikasikan bahwa fungsi manajemen risiko perbankan dan tata kelola penyelesaian kredit di Jawa Barat berjalan efektif," tutur Darwisman.

Secara regional di Pulau Jawa, volume penyaluran kredit Jawa Barat yang sebesar Rp1.120 triliun tercatat jauh melampaui provinsi tetangga, seperti Jawa Timur sebesar Rp762 triliun, Banten Rp547 triliun, dan Jawa Tengah Rp533 triliun.

OJK Jawa Barat memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif dan UMKM guna menjaga momentum pemulihan ekonomi kawasan.