RRI.CO.ID, Bandung – Ditjen Perbendaharaan (Djpb) Jawa Barat selaku Perwakilan Kementrian Keuangan RI merilis, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga 31 Maret 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan ekonomi global. APBN regional tercatat surplus sebesar Rp2,45 triliun, menegaskan perannya sebagai bantalan perekonomian daerah.

Hingga akhir Triwulan I 2026, total Pendapatan Negara di Jawa Barat mencapai Rp31,67 triliun atau 16,80% dari target. Sementara itu, realisasi Belanja Negara sebesar Rp29,22 triliun atau 27,45% dari pagu.

Meski demikian, penerimaan negara mengalami kontraksi 3,46% secara tahunan (yoy). Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya penerimaan perpajakan (-3,40% yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (-4,40% yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan cukai yang turun 13,70% yoy, khususnya dari Cukai Hasil Tembakau yang terkontraksi 14,30%.

Di sisi lain, sejumlah sektor ekonomi masih mencatat pertumbuhan positif, seperti jasa profesional (46,46%), keuangan dan asuransi (25,02%), serta perdagangan (16,25%), didorong peningkatan aktivitas ekonomi saat Ramadan dan Idulfitri.

Kepala Kanwil Djpb Jabar Fahma Sari Fatma, menerangkan belanja negara tetap terjaga. Dimana, Realisasi Belanja Negara hingga Maret 2026 mencapai Rp29,22 triliun, sedikit melambat 0,68% yoy.

“Perlambatan ini dipengaruhi oleh penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar -7,96% yoy, namun secara persentase terhadap pagu kinerja belanja justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Belanja Kementerian/Lembaga tumbuh di semua komponen, dengan lonjakan tertinggi pada belanja modal yang naik 92,92% yoy,” jelas Fahma dalam konferensi pers APBN Kita, di GKN Bandung, Rabu 6 Mei 2026.

Penyaluran Dana Desa mengalami kontraksi tajam 88,48% yoy akibat keterlambatan regulasi, namun mulai tersalurkan pada Maret 2026 setelah terbitnya kebijakan baru. Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 14,5 juta penerima manfaat.

Selain itu, program perumahan melalui FLPP telah menyalurkan Rp1,28 triliun kepada lebih dari 10 ribu penerima dan pembentukan koperasi desa dan kelurahan juga berkembang pesat dengan ribuan unit aktif. Di sektor ketahanan pangan, produksi padi mencapai 2,48 juta ton dengan dukungan anggaran hampir Rp1 triliun.

Kemudian, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp9,43 triliun kepada 144 ribu debitur. Sementara Kredit Ultra Mikro (UMi) disalurkan sebesar Rp760,62 miliar kepada 125 ribu debitur. Kontribusi Jawa Barat terhadap penyaluran KUR nasional mencapai 11,83%, menunjukkan peran strategis daerah ini dalam penguatan sektor UMKM.

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,79% (yoy) pada Triwulan I 2026. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp799,11 triliun (ADHB). Inflasi April 2026 terkendali di level 2,49% (yoy), dengan komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam, dan beras.

Di sektor eksternal, neraca perdagangan mencatat surplus USD 1,98 miliar pada Maret 2026. Secara kumulatif Januari–Maret, surplus mencapai USD 6,55 miliar.

Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan gejolak harga energi, ekonomi Jawa Barat tetap menunjukkan resiliensi. Konsumsi pemerintah selama periode Idulfitri menjadi salah satu faktor pendorong stabilitas ekonomi.

Pemerintah menegaskan akan terus menjaga momentum pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang pruden serta memperkuat koordinasi dengan kebijakan moneter.

“Kinerja APBN yang tetap on track hingga Maret 2026 diharapkan terus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional di daerah,” jelas Fahma.