Populasi Muslim Terbesar, Jabar Miliki Potensi Pertumbuhan Ekonomi Syariah

RRI.CO.ID, Bandung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat akan lebih menguatkan formulasi dalam rekomendasi untuk mendorong penerapan ekonomi syariah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur mengungkapkan target ekonomi syariah saat ini secara nasional sekitar 70 persen dan baru diangka 50 persen.

Hal itu dikatakan Muhamad Nur, disela West Jawa Economic Society (WJES) 2026 yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Senin 27April 2026. Dikatakan Muhamad Nur, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Barat.

Ia mencontohkan, dalam khutbah Jumat, pendakwah dapat sedikit membahas mengenai ekonomi syariah. Pihaknya sendiri berupaya menyiasatinya dengan mengadakan training of trainer (ToT) bagi para pendakwah dan juga menyusun buku dengan materi dari pakar ekonomi syariah nasional dan terkurasi.

"Salah satu peluang besar yang belum tergarap maksimal adalah melalui mimbar seperti khutbah Jumat. Hanya saja, ada kecenderungan materi ekonomi syariah jarang dibahas dalam khutbah karena keterbatasan pemahaman, ini yang perlu kita perbaiki," jelasnya.

Muhamad Nur juga mengungkapkan, dengan populasi muslim sekitar 90 persen, Jawa Barat memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah. “Seharusnya menjadi penggerak utama ekonomi syariah yang rasional (berdasarkan sistem yang unggul), dan ini bukan sekadar dorongan emosional keagamaan, tapi ini karena pertimbangan rasional,”ucapnya.

Muhamad Nur juga mengharapkan rekomendasi yang dihasilkan dalam WJES kali ini, dapat selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Untuk itu, penguatan kolaborasi melalui komunikasi mendalam melalui berbagai skema dengan pemerintah daerah terutama organisasi perangkat daerah diperlukan.

"Jadi kita ingin hasil dari rekomendasi yang disusun itu betul-betul in line dengan apa yang akan menjadi kebijakan pemerintah daerah ke depan," ucap dia. Rekomendasi tersebut bakal dimatangkan sepanjang tahun ini sebelum digunakan sebagai guideline tahun berikutnya.

"Makanya kita diskusi dulu, apa sih sebenarnya yang menjadi kebijakan pemerintah ke depan. Ada beberapa sub-sub ekonomi yang penting, investasi, infrastruktur dan sebagainya. Jadi, kita arahnya sudah fokus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Sementara pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan bahwa Jawa Barat harus beralih menjadi daerah yang bukan hanya konsumsi, namun menjadi daerah produksi. Seperti diantaranya mengoptimalkan sektor pertanian yang seharusnya menjadi prioritas utama Jawa Barat.

KDM mencontohkan, warung kopi yang ada di wilayah Jawa Barat, seharusnya menyajikan kopi maupun teh asli produksi Jawa Barat kepada para pelanggannya. Sehingga ada kesan tersendiri bagi konsumennya, yang akhirnya merindukan Jawa Barat.

"Kedai-kedai kopi di wilayah seperti Pangalengan atau Ciwidey wajib menjual kopi dan teh asli setempat seperti Teh Malabar atau Ciwidey. Cita rasa yang khas itu harus menjadi pengikat emosional supaya wisatawan selalu memiliki alasan untuk kembali berkunjung," ungkap KDM.