RRI.CO.ID, Bandung - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 tercatat tetap solid dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah.Meski dirancang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan pada masa transisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, APBN 2025 dinilai tetap mampu menjaga momentum perekonomian, termasuk di wilayah Bandung Raya.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I mencatat realisasi belanja APBN sepanjang 2025 mencapai Rp23,96 triliun atau 95,15 persen dari pagu Rp25,18 triliun. Realisasi belanja negara secara keseluruhan terkontraksi 6,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), dipengaruhi kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, terutama pada belanja pemerintah pusat.

Pada komponen belanja pemerintah pusat, realisasi mencapai Rp9,62 triliun atau 90,77 persen dari pagu, dengan kontraksi 17,95 persen (yoy). Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan kinerja yang lebih kuat.

Sepanjang 2025, TKD yang disalurkan KPPN Bandung I kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi mencapai Rp14,34 triliun atau 98,33 persen dari alokasi, tumbuh 3,48 persen (yoy). Peningkatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Memasuki awal tahun anggaran 2026, realisasi belanja negara hingga Januari telah mencapai Rp2,93 triliun atau 14,51 persen dari pagu, tumbuh 0,87 persen (yoy). Pemerintah menargetkan akselerasi belanja sejak awal tahun dengan tetap mengedepankan prinsip spending better.

Dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja mitra KPPN Bandung I terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai IKPA tercatat mencapai 96,97, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya komitmen kuasa pengguna anggaran dan pengelola keuangan dalam menjaga kualitas belanja negara.

Kepala KPPN Bandung l, Bimanyu Eka Yuda menerangkan sebagai bentuk evaluasi sekaligus motivasi peningkatan kinerja, KPPN Bandung I memberikan penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik dalam berbagai kategori. Penghargaan tersebut meliputi capaian IKPA berdasarkan kelompok pagu kecil, sedang, dan besar, implementasi digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS), hingga satuan kerja dengan capaian IKPA sempurna.

“penghargaan ini sebagai penyemangat bagi Satker atas kinerjanya di tahun 2025, sekaligus memberikan wejangan agar di tahun 2026 ini lebih baik. Karena para Satker ini sudah tahu dan paham pengelolaan keuangannya,” terang Bimanyu, di KPPN Bandung l, Selasa 10 Februari 2026.

Baca Juga: Dana desa berkurang DPMD targetkan peningkatan PADes​

Penghargaan kepada Satuan Kerja dengan beberapa kategori yaitu: 1. Penerima Penghargaan Dengan Capaian IKPA Sempurna Tahun 2025, 2. Penghargaan IKPA Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Pagu Kecil (Kurang dari Rp30 Miliar), 3. Penghargaan IKPA Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Pagu Sedang (Rp30 miliar sampai dengan Rp100 miliar), 4. Penghargaan IKPA Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Pagu Besar (di atas Rp100 miliar), 5. Penghargaan atas Jumlah Transaksi KKP Tertinggi Tahun 2025. 6. Penghargaan atas Nilai Transaksi KKP Tertinggi Tahun 2025. 7. Penghargaan atas Jumlah Transaksi CMS Tertinggi Tahun 2025, 8. Penghargaan atas Pengimplementasian Full CMS pada Rekening VA dengan Transaksi di Atas 1.000 transaksi.

Sejumlah instansi penerima penghargaan berasal dari unsur kepolisian, perguruan tinggi, instansi vertikal Kementerian Keuangan, serta unit pelayanan publik di wilayah Jawa Barat. Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat satuan kerja untuk mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja belanja APBN melalui KPPN Bandung I dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik di Bandung Raya. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menjaga tata kelola yang baik agar belanja negara dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan di daerah.