KBRN, Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi menegaskan pembayaran gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 tetap aman, meski pendapatan daerah mengalami penurunan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menyatakan seluruh belanja pegawai telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Gaji ASN dianggarkan penuh selama 12 bulan, sementara TPP disiapkan untuk 11 bulan dan masih berpeluang ditambah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

“Untuk gaji aman 12 bulan. TPP kami anggarkan 11 bulan terlebih dahulu. Biasanya di pertengahan tahun ada Silpa atau tambahan anggaran yang bisa memperkuat alokasi,” ujar Maria, Senin (15/12/2025).

Ia menegaskan, penyesuaian fiskal tidak akan mengganggu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 pada masa kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira. Pelayanan publik, penataan infrastruktur, serta sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus utama.

Baca juga:Dishub Jabar Antisipasi Lonjakan Mobilitas Libur Nataru 2025

“Pelayanan kepada masyarakat tidak akan berkurang. Infrastruktur tetap kami dorong, terutama penataan wajah kota. Pendidikan dan kesehatan juga tetap prioritas,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Cimahi melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja untuk menyesuaikan penurunan pendapatan. Penghematan dilakukan pada perjalanan dinas, utilitas, kegiatan seremonial, serta belanja makan dan minum.

“Perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen. Kegiatan seremonial dibatasi, tahun depan hanya dua upacara resmi, yakni HUT Kota Cimahi dan HUT RI. Belanja makan minum juga dikurangi sekitar 50 persen,” ucapnya.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi, terungkap pendapatan daerah pada RAPBD 2026 turun 10,56 persen atau Rp148,62 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan yang pada APBD 2025 sebesar Rp1,556 triliun, menurun menjadi Rp1,407 triliun pada 2026, terutama akibat berkurangnya transfer pusat.

Sejalan dengan itu, belanja daerah 2026 terkoreksi 3,92 persen atau Rp63,25 miliar. Total belanja direncanakan Rp1,613 triliun, sehingga terjadi defisit Rp205,74 miliar.

Maria memastikan defisit tersebut telah ditutup melalui pembiayaan daerah. “Saat penetapan, defisit sudah tertutup. Ke depan, kami tetap menyiapkan langkah antisipatif,” jelasnya.

Dengan langkah efisiensi dan pengelolaan anggaran yang ketat, Pemkot Cimahi memastikan belanja wajib, termasuk hak ASN, tetap terpenuhi tanpa mengorbankan program prioritas pembangunan.