KBRN, Bandung; Kemandirian koperasi di wilayah Cibaduyut Kidul dan Kopo menjadi contoh nyata tumbuhnya semangat ekonomi kerakyatan di Kota Bandung. Dua kawasan tersebut dinilai berhasil mengembangkan usaha koperasi secara mandiri tanpa banyak bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan mengandalkan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi antar pelaku usaha lokal.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Budhi Rukmana, mengungkapkan koperasi di dua wilayah itu menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Mereka tidak hanya aktif dalam kegiatan simpan pinjam, tetapi juga mampu membangun jejaring usaha dengan pelaku dari luar daerah seperti Karawang dan Cianjur, sebagai wujud kemandirian dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan koperasi.

“Mereka tidak sekadar menunggu program pemerintah. Justru, koperasi di Cibaduyut Kidul dan Kopo punya inisiatif dan kreativitas untuk berkembang sendiri. Ini menunjukkan adanya semangat mandiri yang kuat di kalangan pengurus dan anggotanya,” ujar Budhi, Kamis (16/10/2025).

Baca juga:Polres Sumedang Gagas Penanaman Ubi Cilembu

Menurut Budhi, koperasi di kedua wilayah tersebut juga berperan sebagai wadah pembinaan dan pemasaran produk UMKM lokal. Para pelaku usaha kecil direkrut menjadi anggota koperasi, sementara produk-produk mereka dijual melalui jaringan koperasi yang sudah terbentuk.

Dengan pola seperti ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga menjadi penggerak rantai ekonomi lokal yang memberikan keuntungan bagi seluruh anggotanya.

Budhi menilai koperasi di Kelurahan Cibaduyut Kidul bahkan telah melangkah lebih maju dengan menerapkan sistem pembukuan digital sederhana.

“Mereka sudah memiliki sistem pencatatan keuangan seperti tabungan perbankan. Walaupun masih sederhana, tapi sudah terkelola secara digital. Ini kemajuan yang perlu diapresiasi,” tuturnya.

Budhi menambahkan, geliat koperasi di Bandung semakin terasa setelah dibukanya akses pembiayaan melalui berbagai program kemitraan dengan perbankan. Namun, besaran pinjaman tetap disesuaikan dengan kelayakan dan kebutuhan usaha masing-masing koperasi.

“Nominalnya masih di bawah Rp200 juta, tergantung profil dan kebutuhan bisnisnya. Pembiayaan yang diberikan biasanya berbentuk barang, bukan uang tunai,” katanya.

Sebagai contoh, koperasi yang bergerak di sektor sembako akan menerima bahan seperti beras atau minyak goreng untuk dijual kembali, sehingga perputaran modal langsung terukur dan terarah. Hasil penjualan kemudian dikelola kembali sebagai modal usaha berikutnya, menjaga sirkulasi keuangan koperasi tetap sehat serta menghindari potensi penyimpangan dana.

Budhi juga mengungkapkan, dari total 33 koperasi baru yang terbentuk di Kota Bandung, sebagian besar masih menghadapi kendala dalam hal permodalan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM menggandeng koperasi besar yang sudah mapan agar menjadi mitra bagi koperasi kecil melalui program Kelompok Koperasi Mitra Produktif (KKMP).

“Kami mendorong kemitraan, bukan pinjaman. Koperasi besar mengalokasikan sebagian dana yang kemudian dikelola bersama KKMP. Keuntungannya dibagi secara adil, sehingga tercipta hubungan yang saling menguatkan,” paparnya.

Ia optimistis pola kolaboratif ini akan mempercepat pertumbuhan koperasi baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong.

“Semangat gotong royong dan kemandirian ini adalah inti dari gerakan koperasi. Jika pola seperti di Cibaduyut Kidul dan Kopo bisa diikuti oleh wilayah lain, maka koperasi akan kembali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Bandung,” tandasnya.