RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al- Ayubi menyatakan, tidak aktifnya BPJS Kesehatan milik 596 ribu warganya, merupakan hasil pengecekan lapangan (Ground Check), tim yang dibentuk Pemkab. Tim ini, memastikan kembali, mana saja warga yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dan yang tidak.

Asep mengatakan, hasil pengecekan lapangan memang hasilnya, sejumlah warga bukan lagi berada di kategori Desil 1 hingga 5, yang merupakan PBI BPJS.“Iya kami melakukan pengecekan lapangan dengan tim yang dibentuk pemda bekerjasama dengan PKH. Jadi bukan diputus begitu saja,” katanya, Rabu 4 Februari 2026.

Sehingga lanjut Wabup, pemutusan PBI BPJS berbasis data, tidak, semata diputus tanpa sebab. “Kenapa ada yang tidak aktif?, karena dianggap, sudah bergeser ke desil 6. Jadi BPJS nya mandiri, dan iurannya bukan lagi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Wamen LH, Dorong Bandung Pengelolaan Sampah Berbasis RDF​

Terkait anggapan pemerintah daerah tidak berpihak terhadap warga, Asep memastikan, pemerintah tetap memperhatikan masyarakat.”kami tidak abai, kalaupun hari ini bergeser ke desil 6, itu tetap kami pantau. Ketika warga sakit diberi kesempatan untuk di cek lagi dan kesehatannya tetap gratis, dan kami seleksi lagi hingga 6 bulan ke depan,” ucapnya.

Sehingga lanjut Asep, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan warga, terkait dengan PBI BPJS.” Clear yah, sudah jelas, kami pasti memastikan warga tetap mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan,” katanya.

Sebelumnya akibat tidak aktifnya BPJS PBI, sejumlah warga di Kabupaten Tasikmalaya, tidak bisa berobat, karena BPJS nya tidak aktif. Warga baru mengetahui BPJS nya tidak aktif, saat mereka berobat.

Kepala Desa Padawaras Kecamatan Cipatujah Yayan Riswandi mengaku, akibat kondisi demikian, kantornya hampir setiap hati didatangi warga. Ia berharap, pemerintah memperhatikan ini.