KBRN, Bandung : Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, akan mengusung konsep "Green Democracy" atau Demokrasi Hijau, saat dirinya menjadi salah satu pembicara kunci pada plenary Investment Forum dalam ajang Conference of Parties (COP) ke-30. Pertemuan itu akan digelar di Belem, Brazil, Kamis (13/11/2025) waktu setempat.

"Green Democracy" atau Demokrasi Hijau, adalah sebuah gagasan yang menempatkan kesadaran ekologis di setiap proses demokrasi. Dari pemilihan umum hingga penyusunan anggaran, dari perencanaan daerah hingga diplomasi global.

"Paradigma Green Democracy berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia dan global yang menggabungkan representasi daerah, representasi politik dan representasi ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat," papar Sulthan, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, COP 30 merupakan momentum dan ajang penting untuk menegaskan komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau. Sulthan dijadwalkan tampil dalam tiga sesi berbeda, baik di Asia Climate Solutions Pavilion maupun di Paviliun Indonesia.

Dalam forum utama, ia akan membawakan tema "Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia's Path to Sustainable Transformation." Sementara di Paviliun Indonesia, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu akan menyampaikan pidato bertajuk "Strengthening Indigenous People and Local Communities in Forest Area to Increase Economic Benefit."

Baca juga : Kerja Sama Indonesia-Australia, DPR Tegaskan Penting Jaga Kedaulatan

Ketua DPD RI ke-6 itu menjelaskan, sebagai bagian dari delegasi Indonesia yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, ia akan menegaskan komitmen Indonesia dalam mencapai kesepakatan Paris. "Melalui Investment Forum kami akan berupaya membantu misi diplomasi carbon Presiden Prabowo dalam menawarkan potensi carbon storage kepada korporasi besar gobal dan pemimpin Negara industri maju," ujar Sultan.

Dipaparkan Sultan, Indonesia merupakan Negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga Dunia sekaligus menjadi rumah bagi jutaan hektar ekosistem mangrove, terluas di Dunia. Demikian juga dengan wilayah laut dalam yang potential mampu menyimpan hingga 600 giga ton carbon.

Namun, upaya menyeimbangkan emisi carbon tak kunjung mencapai hasilnya. Suhu bumi justru cenderung meningkat dalam tiga dasawarsa.

"Seperti yang dinyatakan dalam UNDP Global Climate Report 2024, 70% kebijakan iklim gagal bukan karena kurang dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya coherence dan integrasi politik," ujar mantan aktivis KNPI itu.

"Paradigma Green Democracy berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia dan global yang menggabungkan representasi daerah, representasi politik dan representasi ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat," sambung mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Pihaknya kata Sulthan, sangat meyakini komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Karena itu, kebijakan pro ecology Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita patut diapresiasi.

"Dengan institusi demokrasi inklusif, kolaboratif dan partisipatif masyarakat dapat menikmati kebijakan yang pro growth pro youth, pro ecology and pro poor," ucap Sultan.

"DPD RI telah membuktikan komitmen tersebut dengan menyusun RUU perubahan iklim dan RUU Masyarakat Adat yang kini menjadi RUU prioritas prolegnas 2025," ujarnya menambahkan.