RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan langkah penanganan dampak kekeringan. Langkah tersebut diantaranya penyediaan sumur bor untuk jangka menengah, termasuk langkah reboisasi untuk jangka panjang.

Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, selain langkah tersebut, distribusi air bersih bagi masyarakat juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air bersih berada dibawah komando BPBD dengan melibatkan berbagai elemen.

"Pemenuhan kebutuhan air, terutama untuk kedaruratan dan jangka pendek, betul-betul harus terpenuhi atas koordinasi dari BPBD. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan menggandeng BUMD, BAZNAS, Darul Tauhiid, hingga perusahaan penyedia air," kata Asep dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 7 Agustus 2026.

Sedangkan untuk pembuatan sumur bor, Asep menargetkan di tahun 2026 ini, setiap kecamatan memiliki sumur bor. Penganggaran ini ditargetkan masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.

Asep juga mendorong sinergi alokasi anggaran pemerintah daerah dan pokok-pokok pikiran (aspirasi) anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mampu menjangkau wilayah rawan air secara merata. Tentunya pembuatan sumur bor disesuaikan dengan ketersediaan sumber air tanah di wilayah terdekat.

"Kewajiban pemerintah adalah memastikan tahun ini tiap kecamatan memiliki sumur bor yang memadai dengan kapasitas diperbesar. Jadi pembangunan tidak boleh setengah-setengah karena anggaran itu sejatinya untuk masyarakat," kata Asep.

Selain mengandalkan APBD, Pemkab Tasikmalaya menempuh jalur kemitraan dengan lembaga sosial internasional. Saat ini, usulan program dari lima kecamatan telah diajukan ke lembaga kemanusiaan Qatar Charity, di mana sejumlah titik lokasi potensial mulai menjalani proses survei kelayakan.

Penyediaan sumur bor ini diharapkan dapat beroperasi sebelum awal musim hujan mendatang. Ini juga disiapkan sebagai cadangan pasokan air jangka panjang saat kemarau kembali terjadi.

Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, potensi bencana di masa transisi musim menjadi perhatian. Maka Ia meminta, camat di tiap wilayah aktif turun ke lapangan untuk memantau pergerakan tanah saat peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

"Ini harus diwaspadai, kondisi tanah pasca kemarau rentan ketika turun hujan. Para camat diminta keliling ke masyarakat untuk mengantisipasi bencana lingkungan," kata Asep.

Ia juga memastikan, gerakan penanaman pohon akan terus dilakukan, untuk menciptakan daerah tangkapan air. Sekaligus mempertahankan Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah dengan tingkat polusi terendah di Indonesia.

Pemkab Tasikmalaya juga menerbitkan surat imbauan dan memperkuat koordinasi dengan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya serta Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI Tasikmalaya melalui program Tasik Hejo. Langkah untuk melindungi area resapan air serta mencegah aksi penebangan pohon secara liar.