RRI.CO.ID, Bandung Barat - Mengakhiri masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat langsung bergerak cepat. Pada hari pertama kerja, Senin 30 Maret 2026. ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti apel perdana di Lapangan Pusat Perkantoran Pemkab Bandung Barat.

Apel tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir, yang hadir mewakili Bupati Jeje Ritchie Ismail. Dalam arahannya, Ade menekankan pentingnya momentum Idul Fitri sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintahan.

Ia menyebutkan, semangat “kembali ke fitrah” tidak hanya dimaknai secara spiritual, tetapi juga harus tercermin dalam etos kerja ASN sehari-hari, terutama dalam hal kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

“Setelah kembali dari masa libur, seluruh ASN harus menunjukkan integritas dan dedikasi tinggi. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Ade juga mengingatkan bahwa pola kerja, baik Work From Office (WFO) maupun Work From Home (WFH), bukan menjadi hambatan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, yang terpenting adalah hasil kerja yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian seluruh ASN, yakni menjaga akuntabilitas kinerja, memastikan pelaporan dilakukan secara berjenjang, serta berorientasi pada hasil yang efektif dan bermanfaat.

Di sisi lain, hari pertama kerja ini juga bertepatan dengan dimulainya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025. Terkait hal ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk bersikap kooperatif dan transparan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pemkab Bandung Barat menargetkan untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan terpercaya.

Dengan semangat baru pasca-Lebaran, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimistis dapat meningkatkan kinerja birokrasi serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.