Anggaran Jalan Kota Bandung Naik Jadi 300 Miliar di Tahun 2026
- 22 Feb 2026 11:36 WIB
- Bandung
RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur jalan secara signifikan pada tahun 2026. Dari sebelumnya sebesar Rp130 miliar, kini anggaran pembangunan dan perbaikan jalan melonjak menjadi Rp300 miliar.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan peningkatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Alhamdulillah, berkat bimbingan Pak Gubernur, belanja infrastruktur kita meningkat signifikan. Anggaran jalan naik dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar,” ujar Farhan, Minggu 22 Februari 2026.
Menurutnya, peningkatan anggaran ini menjadi peluang besar untuk memperbaiki kondisi jalan di berbagai titik Kota Bandung, baik jalan utama maupun jalan lingkungan. Infrastruktur jalan yang baik dinilai berperan penting dalam mendukung mobilitas warga, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, Farhan menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada besarnya anggaran, melainkan pada kesiapan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran Rp300 miliar tersebut harus direncanakan secara matang agar dapat terserap optimal dan tepat sasaran.
“Tantangannya adalah memastikan perencanaan matang agar anggaran Rp300 miliar itu benar-benar terserap dengan baik. Tidak boleh asal dibangun tanpa perencanaan yang jelas,” tegasnya.
Farhan juga menyinggung hasil evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti pentingnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Berdasarkan evaluasi tersebut, masih terdapat catatan terkait belum sepenuhnya selarasnya perencanaan dengan hasil inspeksi atau pengawasan.
“Menurut evaluasi KPK, perencanaan dan pekerjaan inspeksi kita belum sepenuhnya selaras (matching). Karena itu, kita harus meningkatkan skor pencegahan korupsi dan tata kelola agar APBD bisa dijalankan dengan amanah dan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan anggaran infrastruktur harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan internal, transparansi proses pengadaan, serta akuntabilitas pelaksanaan proyek.
" Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dari APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tandasnya.