RRI.CO.ID, Bandung – Memasuki satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Bandung M Farhan memaparkan, sejumlah capaian strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, khususnya di bidang ekonomi, pengendalian inflasi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

Farhan menyebutkan, secara makro kondisi ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini berada di atas 5 persen, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

“Pertama, pertumbuhan ekonomi mengikuti pertumbuhan Jawa Barat. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita luar biasa, pasti di atas 5 persen,” ujar Farhan, Kamis 19 Februari 2026.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi di Kota Bandung juga dinilai terkendali dengan sangat baik. Angkanya konsisten berada di bawah 3 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas harga kebutuhan pokok relatif aman,“Inflasi juga terkendali dengan sangat baik, terus berada di bawah 3 persen,” katanya.

Dalam aspek kesejahteraan sosial, Farhan mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kota Bandung mengalami penurunan. Hal ini menjadi salah satu capaian penting selama setahun terakhir.

Namun demikian, terdapat risiko baru yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya jumlah warga yang berpindah ke desil 6. Kondisi tersebut membuat mereka tidak lagi berhak menerima bantuan iuran BPJS melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kemudian, angka kemiskinan ekstrem turun. Namun ada risiko, yaitu warga yang pindah ke desil 6 sehingga tidak lagi mendapatkan PBI BPJS juga meningkat,” jelasnya.

Meski demikian, Farhan memastikan sistem administrasi Pemkot Bandung saat ini sudah semakin rapi dan responsif. Apabila masih terdapat warga pada desil 1 hingga 5 yang belum terdaftar sebagai penerima PBI BPJS, pemerintah dapat segera mengupayakan pendataan dan pengusulan.

Dalam masa transisi tersebut, Pemkot Bandung juga memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.

“Alhamdulillah sistem administrasi kita sangat rapi. Kalau masih ada warga di desil 1 sampai 5 tetapi belum terdaftar dalam PBI BPJS, itu bisa kita upayakan. Dalam masa transisi, kita juga punya program UHC,” tambahnya.

Secara fiskal, Farhan menilai kondisi keuangan daerah masih sangat sehat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan yang berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memperluas belanja pembangunan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas arahan dan bimbingan Gubernur Jawa Barat yang mendorong peningkatan belanja infrastruktur di Kota Bandung.

Salah satu lonjakan signifikan terjadi pada anggaran infrastruktur jalan yang meningkat dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar. Kenaikan ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemkot Bandung.

“Tantangannya adalah ketika anggaran infrastruktur jalan naik dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar, kita harus memastikan perencanaan matang agar anggaran Rp300 miliar itu benar-benar terserap. Jangan hanya besar di depan, tetapi tidak terpakai di belakang. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Selain fokus pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, Farhan juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menyebut, Pemkot Bandung harus terus meningkatkan skor penilaian dari (KPK), khususnya dalam aspek pencegahan korupsi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. “Kita juga harus meningkatkan skor KPK dalam aspek pencegahan korupsi agar benar-benar mampu menjalankan amanat dan APBD dengan baik,” tandasnya.