DPRD Jabar Minta Pusat Data AI Tak Jalan Sebelum Izin Lengkap

RRI.CO.ID Bandung – DPRD Jawa Barat meminta pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak dilanjutkan apabila seluruh persyaratan pembangunan belum terpenuhi. Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, mengatakan kelengkapan persyaratan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perlu dipastikan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Menurutnya, proyek tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk memastikan seluruh ketentuan pembangunan telah dipenuhi. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ya tinggal dikaji saja mengenai AMDAL-nya. Kalau persyaratan-persyaratan pembangunan itu masih ada yang kurang, ya mungkin harus ditunda dulu, jangan dulu dikerjakan," kata Jajang, Minggu 4 Oktober 2026.

Jajang juga menyatakan dukungannya terhadap penundaan pembangunan apabila masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Menurutnya, pembangunan seharusnya dilakukan setelah seluruh ketentuan yang dipersyaratkan terpenuhi.

"Ya, bagus saja. Saya mendukung saja kalau adanya penundaan dan memang ada persyaratan-persyaratan yang masih belum dipenuhi," ujarnya.

Di sisi lain, Jajang menegaskan bahwa DPRD Jabar tetap mendukung investasi yang masuk ke Jawa Barat. Namun, investasi tersebut harus memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat.

"Kalau investasi ke Jawa Barat ya kita mendukung. Sepanjang investasi itu tidak akan menimbulkan permasalahan atau dampak yang lebih besar lagi, karena pasti ada efek dominonya terhadap masyarakat," katanya.

Meski demikian, Jajang mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai proyek pusat data AI tersebut. Ia menyebut proyek tersebut berkaitan dengan proyek nasional dan belum pernah dibahas di DPRD Jawa Barat.

"Saya kan enggak tahu seperti apa tentang itu, belum mengetahui. Itu proyek nasional. Belum ada pembahasan tentang itu," tutur Jajang.