DPRD Jabar Tunggu Keputusan Pusat Atasi Krisis Guru dan PPPK

RRI.CO.ID, Bandung - DPRD Jawa Barat masih menunggu hasil pembahasan pemerintah pusat, terkait penanganan krisis guru dan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini menjadi persoalan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, pembahasan mengenai kebutuhan guru saat ini masih dilakukan Komisi V DPRD Jabar, guna memastikan data yang digunakan benar-benar akurat sebelum menjadi dasar pengambilan kebijakan.

“Saat ini masih dibahas di Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan angka-angka yang valid,” ujar Iswara, Rabu 2 September 2026.

Menurutnya, persoalan kekurangan guru tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah. DPRD Jabar terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, karena kebijakan terkait formasi guru dan PPPK berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Iswara mengungkapkan, DPRD Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan, serta DPR RI yang saat ini tengah membahas berbagai opsi penyelesaian persoalan tenaga pendidik.

“Khususnya terkait permasalahan guru dan penataan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kita masih menunggu hasil rapat tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, hasil pembahasan di tingkat pusat akan menjadi acuan penting dalam menentukan langkah lanjutan untuk mengatasi kekurangan guru di Jawa Barat.

Selain menyangkut pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, pembahasan tersebut juga berkaitan dengan kepastian status dan skema kerja PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

DPRD Jabar berharap, keputusan yang dihasilkan pemerintah pusat dapat memberikan solusi konkret terhadap krisis guru yang selama ini menjadi tantangan dunia pendidikan, sekaligus menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah-sekolah negeri di Jawa Barat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto mengakui, kekurangan guru masih menjadi persoalan serius yang membayangi pendidikan menengah di Jabar. Hingga pertengahan 2026, kebutuhan tenaga pendidik untuk SMA dan SMK negeri tercatat masih defisit sekitar 4.600 orang.

Purwanto mengatakan, angka kekurangan guru tersebut belum bisa ditutup secara cepat, lantaran kewenangan rekrutmen aparatur kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Iya, kalau kekurangan guru kita itu mencapai 4.600-an," ujar Purwanto.

Ia menjelaskan, jumlah kebutuhan guru di Jawa Barat terus bergerak dan berpotensi bertambah. Pasalnya, setiap tahun terdapat tenaga pendidik yang memasuki masa purnatugas, sementara pengisian formasi baru tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah.

"Ya dinamis, karena sekarang misalnya 4.600, besok sudah ada yang pensiun lagi," ucapnya.

Situasi tersebut membuat Disdik Jabar harus mencari berbagai alternatif, agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. Di tengah keterbatasan formasi, optimalisasi sumber daya yang tersedia menjadi langkah utama untuk menjaga layanan pendidikan tetap berjalan.

Guru berstatus ASN, PPPK, PPPK paruh waktu, hingga tenaga honorer dimaksimalkan untuk mengisi kebutuhan pembelajaran di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.

"Bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan, jadi kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang PPPK, yang PPPK paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga masih ada yang honorer," katanya.

Selain memaksimalkan tenaga yang ada, Disdik Jabar juga menggandeng perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan calon guru. Skema ini ditempuh untuk membantu sekolah sekaligus memberikan ruang praktik mengajar bagi mahasiswa.

Salah satu kerja sama yang telah berjalan dilakukan bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Program Penguatan Profesional Bidang Kependidikan (Probidik) Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (Gema Jabar), yang mana mahasiswa calon guru menjalani praktik kerja lapangan yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah.

"Kita sudah kerja sama, sama UPI. Kita punya sekolah, mereka punya calon guru. Kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya, terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita," tuturnya.

Model kolaborasi serupa akan diperluas ke sejumlah perguruan tinggi lain di berbagai wilayah Jawa Barat. Di kawasan Priangan misalnya, Disdik Jabar juga menjajaki kerja sama dengan Universitas Siliwangi (Unsil), sementara wilayah Karawang akan melibatkan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).

Sisi lain, Purwanto menilai upaya menjaga kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada penambahan jumlah guru. Setiap sekolah diminta melakukan pemetaan kebutuhan secara mandiri, untuk mengetahui titik lemah yang harus segera dibenahi.

Melalui evaluasi diri sekolah atau self assessment, kepala sekolah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan berbagai indikator, termasuk hasil rapor pendidikan. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan In-House Training (IHT).

"Setiap kepala sekolah itu kan mempunyai kemampuan untuk menganalisis self assessment. Jadi evaluasi diri sekolah itu harus dilakukan oleh setiap kepala sekolah," ujarnya.

Meski menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, Disdik Jabar memastikan layanan pembelajaran di SMA dan SMK tetap menjadi prioritas. Optimalisasi guru yang ada, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta peningkatan kompetensi tenaga pengajar diharapkan mampu menjaga mutu pendidikan hingga kebutuhan guru dapat terpenuhi secara bertahap.