Penataan PPPK dan Solusi Kekurangan Guru Jabar Masih Digodok

RRI.CO.ID, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat terus mengawal penanganan persoalan kekurangan tenaga pendidik serta penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Jawa Barat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru di daerah beroperasi secara optimal dan didukung skema anggaran yang pasti. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menyatakan, saat ini pengkajian intensif tengah berlangsung di internal legislatif Jawa Barat guna menghimpun data valid kebutuhan lapangan.

"Saat ini masih dibahas di Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan angka-angka yang valid," ujar MQ Iswara, Rabu 26 Agustus 2026.

Selain pendataan di tingkat daerah, DPRD Jawa Barat juga menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat demi mendapatkan solusi menyeluruh. "Selain itu, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB," tegasnya.

Iswara menjelaskan bahwa regulasi dan penataan tenaga honorer maupun PPPK kini menjadi fokus pembahasan bersama lintas kementerian dan DPR RI.

"Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan DPR RI sedang membahas masalah ini, khususnya terkait permasalahan guru dan penataan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kita masih menunggu hasil rapat tersebut," pungkas Iswara.

Penataan status PPPK penuh waktu maupun paruh waktu diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan dan kekurangan tenaga pendidik di Jawa Barat.