RRI.CO.ID, Bandung - Reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) masih belum diputuskan. Panitia Khusus (Pansus) masih menggodok regulasi yang ada.

Hal itu diungkapkan Anggota Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Siti Muntamah, Selasa 21 Juli 2026. Politisi PKS itu menguraikan, pembahasan raperda itu diusulkan pihak eksekutif. "Perda ini sudah lama, jadi butuh revisi, " cetusnya.

Perempuan yang akrab disapa Umi Oded itu melanjutkan, seiring berjalannya waktu sistem pendidikan dan kondisi masyarakat kian berkembang. Sehingga butuh beberapa penyesuaian.

Salah satunya terkait penggolongan ekonomi masyarakat. Dulu hanya ada status miskin, tapi sekarang ada pengelompokan berdasarkan desil. Karenanya beberapa kebijakan dan regulasi perlu disinergikan.

Umi Oded melanjutkan, dalam masa pembahasan, Pansus tentu melibatkan banyak pihak. Mulai dari komunitas, pelaku pendidikan, hingga pakar atau akademisi.

Dari rapat dengar pendapat itulah, munculah beberapa masukan dan ide terkait pelaksanaan pendidikan. Salah satunya terkait dengan reaktivasi SPP.

Hal itu didasarkan pertimbangan perhitungan anggaran pendidikan yang belum mencapai ideal. Lalu di sisi lain, masih memungkinkan adanya sistem partisipasi masyarakat untuk menunjang kebutuhan anggaran pendidikan.

Umi Oded melanjutkan, saat ini Jawa Barat juga memiliki kebijakan Sekolah Manusia Unggul (Maung). Setidaknya ada 41 Sekolah yang sudah dibuka.

Sekolah ini juga membutuhkan suntikan dana khusus. Utamanya untuk meningkatkan kapasitas pengajar. Mengingat siswa yang direkrut juga punya standar yang berbeda.

"Ini kan juga butuh alokasi, tapi anggaran belum disiapkan kalau dari pemaparan awal, " cetusnya.

Kemudian dari diskusi RDP yang dilakukan munculah gagasan terkait SPP tersebut. Sehingga perlu ditegaskan bahwa soal SPP ini masih dalam tahap pembahasan. Dan itupun masih dalam RDP.

"Yang membuat kebijakan itu adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami hanya bisa memberikan masukan. Dan tentu saja jangan dibenturkan. Itu katanya usulan (SPP.red) dari DPRD. Belum itu. DPRD baru membahas dan itu pun juga baru di tahap RDP, " cetusnya. (son)