RRI.CO.ID, Garut - Disela menerima audensi dari ratusan pengunjuk rasa relawan dan karyawan SPPG MBG di DPRD Garut, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, mengapresiasi kedatangan perwakilan masyarakat dan relawan MBG yang membawa dokumen resmi berisi 8 poin tuntutan serta aspirasi.
Ia menyampaikan, DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat telah bersepakat dengan Bupati Garut untuk mengawal isu ini. " Kami akan bergerak cepat agar poin-poin tersebut dapat segera masuk dalam meja pembahasan di tingkat nasional," katanya, di Garut, Senin, 6 Juli 2026.
"Kami akan secepatnya menyampaikan hal ini, khususnya ke DPR RI. Hal ini karena substansi yang disampaikan merupakan bagian dari kewenangan pusat dan menjadi pembahasan penting terkait poin-poin dalam 8 aspirasi tersebut," ujarnya.
Salah seorang perwakilan juru bicara aliansi relawan MBG Garut, yang tidak disebutkan namanya ini, menjelaskan bahwa selain menuntut percepatan dukungan moral dan kebijakan dari Bupati Garut, pihaknya sengaja membawa seorang chef (juru masak profesional) langsung ke lokasi demo untuk membuat karya kuliner. Langkah kreatif ini sengaja dilakukan sebagai pembuktian konkret untuk mematahkan stigma negatif yang selama ini dituduhkan kepada program MBG tersebut.
"Karya dari chef yang kami hadirkan di sini membuktikan bahwa selama ini penilaian bahwa program MBG memiliki kualitas yang jelek adalah salah. Kami buktikan di sini kualitasnya baik. Adapun jika ada kelemahan dan kekurangan, kami tidak menolak hal itu, dan kami siap melakukan tata kelola yang lebih baik lagi ke depan," katanya.
Berikut 8 poin tuntutan dari aliansi relawan MBG Garut, diantaranya: mendukung Presiden untuk melanjutkan program MBG, menuntut pemerintah merancang Undang-Undang yang menjadi payung hukum. Kemudian, melakukan pembenahan BGN, memperhatikan hak relawan seperti insentif maupun kesehatan. Serta persoalan moratorium yang dianggap kesewenang-wenangan BGN.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....