Anggaran Rp34 Miliar Belum Cair, Komisi V DPRD Jabar Soroti Kesiapan Porprov 2026

RRI.CO.ID, Bandung - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti mandeknya proses pencairan anggaran hibah untuk tiga lembaga keolahragaan besar di Jawa Barat. Hal ini terungkap setelah jajaran Komisi V menggelar rapat internal bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar.

Mandeknya realisasi anggaran tahun 2026 ini memicu kekhawatiran mendalam, mengingat perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat sudah di depan mata.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf, membenarkan adanya keluhan dari mitra kerja tersebut. Menurutnya, meskipun alokasi anggaran belanja hibah keolahragaan ini secara prinsip telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tahapan menuju pencairan riil masih sangat jauh dari harapan.

"Mereka semua sebetulnya minta penguatan dari Komisi V terkait masalah anggaran. Anggaran yang untuk 2026 yang hingga saat tadi itu merasa bahwa proses untuk pencairan anggaran yang telah disetujui oleh Pak Gubernur gitu ya itu dirasa prosesnya mandek, masih jauh ke tahap pencairan," ujar Maulana Yusuf, Rabu 24 Juni 2026.

Maulana menjelaskan, urgensi penguatan ini sangat mendesak karena organisasi seperti KONI dihadapkan pada agenda multi-event akbar empat tahunan di tingkat daerah. Porprov Jawa Barat memerlukan manajemen kepanitiaan, pengadaan logistik, dan Pelatda yang matang, sementara KORMI dan NPCI juga memiliki beban kerja organisasi serta pembinaan atlet yang tidak bisa ditunda.

Ironisnya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, pihak dinas terkait belum mampu memberikan kepastian linimasa yang jelas mengenai kapan dana segar tersebut dapat segera ditransfer ke rekening masing-masing organisasi penerima manfaat. Kondisi ini memaksa roda organisasi berjalan terseok-seok dengan segala keterbatasan fiskal.

"Belum terlihat sebetulnya jawaban dari pihak dinas sendiri apakah akan secepatnya dicairkan. Yang pasti sih tidak ada hal gimana gitu, kecuali tadi intinya bahwa kegiatan-kegiatan organisasi tersebut terus berjalan dengan tanpa adanya bantuan keuangan dari pemerintah yang sudah seharusnya, terutama untuk KONI yang sebentar lagi akan melakukan Porprov," tegas legislator Jabar itu.

Berdasarkan data yang dihimpun dalam pertemuan tersebut, total anggaran yang masih tertahan di kas daerah mencapai Rp34 miliar. Jumlah tersebut terbagi atas alokasi wajib untuk KONI Jabar sebesar Rp20 miliar, NPCI Jabar sebesar Rp10 milar, dan KORMI Jabar senilai Rp4 miliar. Ketiadaan dana operasional ini dinilai dapat mengancam kualitas penyelenggaraan kompetisi regional tersebut.

Maulana Yusuf juga memberikan peringatan keras kepada Kepala Dispora Jabar agar tidak mengulangi pola manajemen dinas yang buruk seperti yang terjadi pada sektor lain, contohnya karut-marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belakangan ini. Politisi ini menolak keras jika ketidakmampuan eksekutif dalam mengeksekusi anggaran berujung pada penurunan prestasi olahraga di Jawa Barat.

"Saya secara pribadi sih tadi ngingetin ke Dispora bahwa Pak Kadis jangan nyampe kejadian seperti yang sudah-sudah, termasuk misalkan masalah penerimaan murid baru sekarang yang acak-acakan terus kemudian mau enggak mau pasti harus mencari seseorang yang bertanggung jawab. Nah, saya enggak mau kejadian Porprov nanti acak-acakan karena ya dadakan. Cair anggarannya dadakan, persiapan dadakan, banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan. Lantas nanti jangan sampai Pak Kadis yang seharusnya bertanggung jawab juga, tapi pada akhirnya menyalahkan orang lain," pungkas Maulana.