Maulana Pertanyakan Nasib Bantuan Pendidikan untuk Warga Miskin

RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, mempertanyakan kejelasan nasib bantuan pendidikan bagi siswa miskin di sekolah swasta setelah anggaran beasiswa yang sebelumnya dibahas bersama DPRD disebut hilang dalam pergeseran APBD 2026.

Maulana mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah memiliki skema bantuan bagi siswa swasta. Pada 2024, anggaran bantuan pendidikan untuk sekolah swasta mencapai Rp595,6 miliar dan berlanjut pada 2025 dengan nilai sekitar Rp563 miliar.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu sekolah swasta, terutama di daerah pelosok, untuk menekan biaya pendidikan bahkan menggratiskan sekolah bagi sebagian siswa.

Dalam pembahasan anggaran 2026, kata Maulana, sempat disepakati bantuan bagi masyarakat miskin yang bersekolah di swasta berbentuk beasiswa senilai sekitar Rp130 miliar.

"Sayangnya, sekitar Februari 2026, anggaran Rp130 miliar tersebut justru dihapus dalam pergeseran anggaran. Sampai hari ini, nasib masyarakat miskin yang bersekolah di swasta belum jelas," ujarnya. Rabu 17 Juni 2026.

Ia menegaskan, persoalan pendidikan bukan semata soal ketersediaan anggaran, melainkan keberpihakan pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan.

"Kalau soal anggaran, sebenarnya selalu ada. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah menentukan prioritasnya dan kepada siapa keberpihakan itu diberikan," kata Maula.

Ia pun mempertanyakan keadilan kebijakan yang kini hanya berfokus pada 70 ribu siswa, sementara kebutuhan bantuan pendidikan masyarakat miskin belum memiliki kepastian.

"Mau dianggarkan kembali sebesar Rp600 miliar, bisa. Mau diturunkan menjadi Rp250 miliar, bisa. Mau menjadi Rp130 miliar, juga bisa. Bahkan mau dinaikkan menjadi Rp171 miliar hanya untuk 70 ribu siswa pun bisa. Tetapi pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut sudah adil?" pungkasnya.