RRI.CO.ID, Bandung - Kementerian Pariwisata didorong tampil sebagai komunikator utama dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan di berbagai daerah. Peran tersebut dinilai penting untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pengelola destinasi wisata guna menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih terintegrasi.

Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, saat agenda Kunjungan Kerja Komisi VII ke Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Novita, masih lemahnya koordinasi lintas sektoral menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan sektor pariwisata nasional. Karena itu, Kementerian Pariwisata harus mampu mengambil peran strategis untuk mengatasi ego sektoral yang kerap muncul dalam pengelolaan destinasi wisata.

“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” kata Novita, dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Jumat 29 Mei 2026.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, Kementerian Pariwisata tidak cukup hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus menjadi penghubung yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata.

“Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, koordinasi yang kuat akan membuat setiap pihak mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pengembangan destinasi dan mendongkrak kunjungan wisatawan.

Komisi VII DPR RI juga menyoroti minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah.

Karena itu, Novita menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata agar pengembangan sektor pariwisata berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.