RRI.CO.ID, Bandung - Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Bandung. Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penerapan SNI di tengah derasnya arus perdagangan global dan persaingan industri.

Chusnunia menekankan bahwa standar menjadi “border pertahanan” bagi produk nasional agar mampu bersaing di pasar internasional. “Dengan adanya berbagai peraturan di negara tujuan, barang kita sering sulit masuk karena dianggap tidak sesuai standar. Padahal di dalam negeri, regulasi kadang lebih longgar. Ini menjadi kegelisahan tersendiri,” ujarnya. Senin 25 Mei 2026.

Ia menyoroti persoalan mendasar yang ditemui di lapangan, mulai dari keterbatasan peralatan laboratorium hingga minimnya tenaga ahli. “Teknologi berkembang cepat, tapi kalau balai-balai kita tidak dilengkapi peralatan baru, hasil uji tidak bisa maksimal. Begitu juga tenaga ahli yang belum merata, masih terkonsentrasi di Jawa,” jelasnya.

Ketimpangan fasilitas antar daerah juga menjadi perhatian. Menurut Chusnunia, kawasan industri baru seperti Morowali belum memiliki laboratorium uji yang memadai. “Akhirnya pengujian harus dilakukan di Makassar atau Jakarta. Ini jelas tidak efisien,” katanya.

Panja SNI menilai pemerintah perlu menambah dukungan, baik berupa alat maupun tenaga, agar standarisasi benar-benar ditegakkan. “Kalau dianggap penting, mestinya perhatian pemerintah terhadap standarisasi ditambah. Tidak masuk akal kalau kita mau menekan kualitas tapi balai tidak punya alat,” tegasnya.

Selain itu, Chusnunia menyinggung tantangan besar bagi pelaku usaha kecil. Dari sekitar 64–65 juta UMKM di Indonesia, hanya kurang dari 10 yang memiliki sertifikasi SNI. “Beban regulasi terlalu berat. UMKM harus mengurus BPOM, sertifikasi halal, perizinan, ditambah lagi SNI. Jangan sampai regulasi kita justru membunuh diri sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya evaluasi regulasi agar lebih ramah bagi UMKM tanpa mengurangi kualitas produk. “Kalau produk kita tidak ber-SNI, sulit diterima di luar negeri. Tapi kalau regulasi terlalu rumit, UMKM tidak akan mampu bertahan,” tambahnya.

Kunjungan Panja SNI ke Balai Besar Bandung diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen penegakan standar nasional. Dengan pengawasan yang konsisten, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk sekaligus melindungi pelaku usaha dari ketidakadilan dalam perdagangan global.