Eko Kurnianto Soroti LKPJ Wali Kota: Anggaran Harus Berdampak Nyata

  • 01 Mei 2026 02:58 WIB
  •  Bandung

RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto, menyampaikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Fokus utama diarahkan pada capaian Misi Wali Kota Bandung, yakni peningkatan kualitas hidup warga.

Meski serapan anggaran mencapai 96,93%, Eko mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan angka rata-rata yang tampak “cantik” namun berpotensi menutupi realitas di lapangan. “Angka IPM boleh naik, tapi kalau ketimpangan (Gini Ratio) sudah di level 0,420, itu lampu kuning! Pembangunan harus inklusif, bukan hanya dinikmati kelompok atas,” tegasnya.

Dalam rekomendasinya, Eko menyoroti tiga sektor fundamental:

1. Pendidikan: Pemerataan Akses dan Kualitas

  • Percepatan pembangunan sekolah dan ruang kelas baru di wilayah blank spot.
  • Pelatihan guru negeri dan swasta untuk menghapus dikotomi “sekolah favorit”.
  • Peningkatan honorarium guru sesuai kemampuan APBD.
  • Integrasi etika digital dalam kurikulum agar siswa cakap sekaligus bertanggung jawab di dunia digital.

2. Kesehatan: Pelayanan Tanpa Standar Ganda

  • Transformasi Puskesmas menjadi pusat pencegahan berbasis komunitas.
  • Digitalisasi rekam medis terintegrasi antar Puskesmas dan RSUD.
  • Penempatan dokter spesialis dasar di Puskesmas untuk meminimalkan rujukan.
  • Validasi data penerima bantuan BPJS agar subsidi tepat sasaran.

3. Infrastruktur: Bandung Bebas Banjir dan Kabel Semrawut

  • Penerapan konsep Sponge City dengan kolam retensi kering di ruang publik.
  • Penertiban kabel semrawut sebagai bagian dari visi Bandung menuju kota kelas dunia.
  • Audit teknis di titik rawan banjir kronis seperti Pasteur dan Gedebage agar penanganan akurat, bukan sekadar tambal sulam.

Eko menekankan pentingnya setiap rupiah anggaran daerah memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga. “APBD harus bekerja untuk rakyat, bukan sekadar parkir di kas daerah. Setiap rupiah harus punya nilai kemanusiaan dan bikin warga makin sejahtera,” ujarnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....