RRI.CO.ID, Bandung - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya di Kota Tasikmalaya. Sektor ini dinilai mampu mengangkat kekhasan produk daerah sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, saat kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan di Tasikmalaya, Senin, 27 April 2026. Kunjungan dilakukan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan rencana APBD Tahun Anggaran 2026.

“Pemerintah harus melihat bahwa ada pelaku IKM yang patut diapresiasi. Selain mengangkat khas Tasik, sektor ini juga menyerap tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat dapat bekerja dan berdaya di daerahnya sendiri,” ujar Lina.

Ia menegaskan, pemerintah perlu hadir dalam memahami kebutuhan IKM secara menyeluruh, mulai dari perizinan, pembinaan, hingga penguatan kapasitas usaha. Menurutnya, jangan sampai produk IKM sudah dikenal luas, tetapi potensi besar di masyarakat justru luput dari perhatian pemerintah.

Saat ini, pelaku IKM di Tasikmalaya masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya persaingan pasar yang semakin ketat serta fluktuasi bahan baku. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat solusi konkret dari pemerintah daerah maupun provinsi.

“Kita harus mengetahui secara holistik permasalahan yang dihadapi IKM, baik dari sisi pasar maupun bahan baku. Dengan begitu, intervensi kebijakan bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Ke depan, Komisi II DPRD Jabar mendorong agar kualitas dan kuantitas produksi IKM terus ditingkatkan. Pemerintah juga diharapkan memberikan pendampingan dalam proses perizinan, khususnya untuk membuka peluang ekspor.

“Harapannya, IKM di Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor. Namun tentu diperlukan pendampingan pemerintah dalam memenuhi aspek perizinan dan standar yang dibutuhkan,” pungkas Lina.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Jabar memastikan program dan kebijakan dalam APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor IKM di daerah.