RRI.CO.ID, Bandung Barat - Upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap sistem pemerintahan terus digencarkan. Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, menggelar sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) di Aula Kantor Kecamatan Cipatat, Selasa 14 April 2026.

Kegiatan tersebut menyasar puluhan anggota Karang Taruna yang terlihat antusias mengikuti jalannya sosialisasi. Pemuda dinilai menjadi kelompok strategis dalam memperkuat partisipasi publik, khususnya dalam memahami tata kelola pemerintahan daerah.

Anggota DPRD KBB Iwan Ridwan menjelaskan, program P3D yang telah berjalan beberapa kali ini sengaja difokuskan kepada kalangan muda karena masih ditemukannya keterbatasan pemahaman terkait peran lembaga legislatif.

“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pemuda yang belum memahami fungsi DPRD dan alat kelengkapannya. Padahal, mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan arah demokrasi ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, Karang Taruna sebagai organisasi sosial memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Karena itu, pembekalan terkait ilmu pemerintahan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pemuda tidak hanya aktif secara sosial, tetapi juga melek politik dan tata kelola negara.

Melalui sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi pengawasan DPRD, tugas dan kewenangan wakil rakyat, hingga mekanisme kerja lembaga legislatif di daerah. Harapannya, pemuda dapat menggunakan hak politiknya secara lebih rasional dan bertanggung jawab, khususnya menjelang pemilihan legislatif.

“Edukasi politik seperti ini penting agar saat menggunakan hak pilih, mereka benar-benar memahami siapa yang dipilih dan apa tanggung jawabnya,” kata Iwan.

Ia menegaskan, kegiatan turun langsung ke masyarakat merupakan bagian dari kewajiban anggota dewan dalam menyerap aspirasi sekaligus memberikan edukasi publik.

Sebelumnya, sosialisasi serupa juga telah menyasar pengurus RT dan RW. Ke depan, kegiatan akan diperluas dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas), LSM, hingga menghadirkan narasumber dari instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) guna memperkaya perspektif peserta.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya aktif secara sosial, tetapi juga memiliki pemahaman kuat tentang sistem pemerintahan, sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.