RRI.CO.ID, - Anggaran penataan Plaza Gedung Sate sebesar Rp15,82 miliar dalam APBD 2026 mendapat sorotan dari DPRD Jawa Barat. Di tengah berbagai persoalan masyarakat, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh kebutuhan yang lebih mendesak, terutama di sektor pendidikan dan keagamaan.

Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V, Maulana Yusuf Erwinsyah, mempertanyakan proporsi anggaran yang dinilai besar jika hanya digunakan untuk penataan kawasan. Hal ini perlu adanya kajian lebih mendalam terkait urgensi penggunaannya

“Jika melihat besaran anggarannya dan ternyata hanya sebatas penataan kawasan, maka sangat disayangkan apabila anggaran yang digunakan sebesar ini,” Ujarnya saat dihubungi, Senin 13 April 2026.

Ia juga menyinggung adanya proyek serupa sebelumnya, yakni penataan gerbang Gedung Sate dengan anggaran sekitar Rp13,9 miliar. Menurutnya, hal itu perlu kembali dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih transparan dan tepat sasaran.

“Sebelumnya juga pernah dilakukan penataan gerbang Gedung Sate dengan anggaran sekitar Rp13,9 miliar. Saat itu dijelaskan bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk gerbang, tetapi juga mencakup penataan lainnya. Namun, tetap menjadi pertanyaan apakah penataan tersebut memang menghabiskan anggaran sebesar itu,” katanya.

Ia menilai penganggaran kembali untuk proyek penataan tersebut perlu menjadi perhatian serius dari sisi perencanaan dan pengawasan. Kondisi ini dinilai kurang tepat jika dibandingkan dengan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat yang masih belum terpenuhi.

“Kini kembali dianggarkan sekitar Rp15,8 miliar untuk penataan lanjutan. Jika melihat dari sisi perencanaan dan pengawasan, tentu ini patut disayangkan. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan, termasuk belum pastinya pendanaan pendidikan seperti BPMU yang masih menunggu perubahan,” ungkapnya.

Ia menilai pemerintah daerah terkesan lebih memprioritaskan pembenahan fasilitas pemerintahan. Dibandingkan dengan kebutuhan publik yang lebih luas.

“Dalam situasi seperti ini, pemerintah justru terkesan lebih fokus mempercantik fasilitasnya sendiri, yakni Gedung Sate. Terlepas dari anggapan bahwa ini adalah ‘rumah rakyat’, tetap saja masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” tegasnya.

Maulana juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk sektor keagamaan yang dinilai penting bagi masyarakat. Menurutnya, masih terdapat banyak sektor prioritas yang seharusnya lebih diutamakan dibandingkan pembenahan fasilitas pemerintahan.

“Misalnya, bantuan untuk sektor keagamaan seperti madrasah, pesantren, masjid, dan musala yang justru tidak tersedia dalam anggaran tahun 2026. Hal ini menjadi kontras ketika di saat yang sama dialokasikan anggaran besar untuk penataan kawasan Gedung Sate,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti kondisi pendidikan di Jawa Barat yang masih menjadi catatan. Hal ini termasuk penurunan capaian sektor Pendidikan dalam laporan kinerja pemerintah daerah.

“Selain itu, kondisi kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, hingga kualitas pendidikan pada 2025 juga masih menjadi catatan, bahkan rapor pendidikan mengalami penurunan sebagaimana tercantum dalam LKPJ,” pungkasnya.