Kedaulatan Sains Terancam: Legislator Soroti Anggaran Minim dan Riset Tertutup

RRI.CO.ID, Bandung - Pengumuman hasil seleksi pendanaan riset tahun anggaran 2026 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menuai kritik tajam dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menilai kebijakan tersebut mencerminkan krisis serius dalam tata kelola riset nasional, mulai dari minimnya dukungan fiskal hingga menurunnya transparansi.

Dalam pernyataannya, Habib Syarief Muhammad memetakan persoalan ke dalam tiga dimensi utama: keterbatasan anggaran, kemunduran akuntabilitas administrasi, dan marginalisasi riset sosial humaniora (soshum).

Habib menyoroti ketimpangan antara ekspektasi publik dan realisasi anggaran riset. Ia menyebut alokasi sebesar Rp1,7 triliun sebagai “anemia anggaran” yang berpotensi melemahkan daya saing bangsa.

Menurutnya, angka tersebut jauh dari sinyal sebelumnya yang menyebut potensi peningkatan hingga Rp12 triliun. Ia bahkan membandingkan nilai itu dengan program Makan Bergizi Gratis yang disebut menghabiskan sekitar Rp1,2 triliun per hari.

"Kita harus membedah ini dengan logika yang jernih. Pada pengumuman 9 April kemarin adalah sebuah anti-klimaks, total anggaran yang dialokasikan hanya sebesar Rp1,7 triliun. Secara teoretis, investasi dalam ide dan inovasi adalah determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan anggaran serendah ini, kita sedang melakukan sabotase terhadap masa depan ekonomi kita sendiri," tutur Habib Syarief, Sabtu 11 April 2026.

Kata Habib, negara tidak boleh rabun jauh intelektual. "Kita tidak bisa hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa memperkuat fondasi riset sebagai investasi masa depan,” imbuhnya.

Kritik juga diarahkan pada perubahan mekanisme pengumuman penerima hibah yang dinilai tertutup. Ia menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam prinsip akuntabilitas publik.

"Keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mencegah potensi konflik kepentingan. Jika proses seleksi tidak transparan, maka legitimasi distribusi dana publik akan terus dipertanyakan,” katanya.

Selain itu, Habib menyoroti minimnya porsi pendanaan untuk bidang sosial humaniora. Dari delapan bidang prioritas yang diumumkan, fokus utama masih didominasi sektor seperti kesehatan, pangan, dan digitalisasi.

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis berisiko mengabaikan dimensi sosial, etika, dan hukum. Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kajian mendalam terkait dampaknya terhadap masyarakat.

“Tanpa soshum, kita kehilangan kompas. Teknologi tanpa perspektif sosial hanya akan menciptakan kemajuan yang rapuh,” bebernya.

Habib juga menyinggung rendahnya tingkat keberhasilan proposal riset. Dari lebih dari 104 ribu proposal yang diajukan, hanya sekitar 18 ribu yang lolos pendanaan.

Ia menyebut kondisi ini sebagai “pemborosan intelektual” yang mencerminkan sempitnya ruang fiskal bagi inovasi. Selain itu, keterlambatan pengumuman hasil seleksi dinilai mengganggu kalender akademik dan produktivitas dosen.

Sebagai langkah konkret, Habib mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia meminta agar, Model pengumuman penerima hibah dikembalikan ke format terbuka.

Alokasi anggaran riset ditingkatkan secara signifikan serta Riset sosial humaniora diberikan porsi yang lebih proporsional. “Indonesia membutuhkan komitmen nyata untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panglima pembangunan, bukan sekadar jargon,” bebernya.