RRI.CO.ID, Bandung - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja mitra kerja saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di wilayah Cirebon.

Mitra kerja yang menjadi sorotan di antaranya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk–Cisanggarung, serta UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon, Dinas Perhubungan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Ahab Sihabudin, menyampaikan bahwa tingkat kemantapan jalan di wilayah tersebut telah mencapai 95 persen. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan intensitas pemeliharaan agar kondisi jalan tetap terjaga.

Pada sektor perhubungan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah terealisasi 100 persen. Meski demikian, masih ditemukan kendala di lapangan, seperti titik lokasi yang belum teraliri listrik serta adanya pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran.

“Selain itu, di sektor sumber daya air masih ada permasalahan aset yang tercatat ganda antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Diperlukan juga peningkatan anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan secara optimal,” ujar Ahab, Kamis 9 April 2026.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jalan secara berkala, penyelesaian permasalahan PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air.

Meski memberikan catatan, Komisi IV DPRD Jabar tetap mengapresiasi kinerja mitra kerja yang secara umum dinilai cukup baik dan menunjukkan capaian positif.