RRI.CO.ID, Bandung - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai melampaui target. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan yang ditetapkan dengan implementasi program di lapangan.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menegaskan capaian program yang melebihi target perlu dikaji secara komprehensif. Menurutnya, evaluasi harus menjawab apakah keberhasilan tersebut disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal, atau karena kinerja pelaksanaan program yang memang berjalan sangat baik.

“Atau karena alasan kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik,” ujar Encep Sugiana saat pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Kota Bekasi, Kamis 2 April 2026.

Encep menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hal ini menjadi bagian dari pembahasan LKPJ Gubernur TA 2025 yang berlangsung selama tiga hari di sejumlah wilayah, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi. Fokus pembahasan diarahkan pada pendalaman pencapaian program lintas sektor strategis.

Sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga tenaga kerja dan kesehatan. Pendalaman dilakukan dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, DP3AKB, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kesehatan bersama jajaran rumah sakit dan laboratorium kesehatan daerah.

Menurut Encep, LKPJ 2025 merupakan instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil pembahasan diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

“LKPJ 2025 ini pada dasarnya merupakan instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Seluruh hasil pendalaman yang dilakukan di tingkat komisi akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur TA 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan kualitas perencanaan program serta peningkatan pelayanan publik secara nyata di Jawa Barat.

Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan Komisi V DPRD Jawa Barat bukan sekadar menyoroti capaian angka, tetapi juga memastikan bahwa setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas menjadi kata kunci agar pembangunan daerah berjalan sesuai harapan publik.