RRI.CO.ID, Bandung Barat — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa 31 Maret 2026.

Rapat berlangsung dengan nuansa reflektif, tidak hanya membahas capaian pembangunan, tetapi juga menyoroti minimnya kehadiran sejumlah anggota dewan.

Rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat tersebut dihadiri Bupati Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, jajaran anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam forum itu, DPRD menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepanjang 2025. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan, perbaikan ketimpangan, hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memenuhi target.

Meski demikian, DPRD mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada perluasan kesempatan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Muhammad Mahdi dalam rilisnya yang diterima RRI Rabu 1 April 2026.

Selain itu, DPRD menyoroti perlunya peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rekomendasinya, legislatif mendorong penguatan sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM, peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

“Ke depan, kami mendorong perencanaan berbasis data yang lebih akurat serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem agar pembangunan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD 2025 tercatat mencapai 98,58 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 97,51 persen, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercapai sesuai target.

Namun, rapat paripurna tersebut juga diwarnai sorotan terhadap rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi optimalisasi fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Asep Ismail berharap partisipasi anggota DPRD dapat ditingkatkan pada masa mendatang. “Rapat paripurna adalah forum strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah, sehingga kehadiran seluruh anggota sangat penting,” ujarnya.

Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum penyampaian rekomendasi, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan pembangunan berjalan lebih berkualitas, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.