DPRD Jabar Dorong Efisiensi lewat Restrukturisasi Dinas Serumpun

RRI.CO.ID,Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengusulkan restrukturisasi sejumlah dinas serumpun sebagai langkah efisiensi anggaran. Usulan tersebut, menurutnya, sudah pernah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bagian dari dorongan untuk menata kembali struktur birokrasi daerah.

Ono menilai, di sektor pertanian terdapat beberapa dinas yang memiliki fungsi berdekatan. Misalnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan. “Dinas yang satu rumpun digabungkan saja, maka otomatis akan terjadi penghematan,” ujarnya. Minggu 29 Maret 2026.

Politikus PDIP itu menekankan, restrukturisasi bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas pelayanan publik. Dengan penggabungan dinas serumpun, ia berharap koordinasi kebijakan lebih sederhana dan hasilnya lebih terasa bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha pangan di daerah.

Namun, Ono mengingatkan agar langkah efisiensi tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja. Ia menolak opsi PHK, terutama terhadap tenaga PPPK. “Bagaimanapun juga PPPK bertanggung jawab dalam layanan publik. Mereka sudah lama berproses, bahkan puluhan tahun bekerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD Jawa Barat sendiri sudah menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi. Kunjungan kerja ke luar provinsi maupun luar negeri dihapus, sementara anggaran konsumsi juga dipangkas. “Kami sudah menghilangkan kunjungan luar provinsi, kunjungan luar negeri, kita juga menghemat terkait dengan makan-minum,” cetusnya.

Bahkan, DPRD tidak keberatan jika rapat kerja dilakukan secara daring demi menekan biaya. Praktik ini pernah dijalankan saat pandemi Covid-19 dan terbukti tetap menjaga efektivitas pembahasan kebijakan. “Kalau perlu rapat daring lagi, kami siap. Itu bagian dari komitmen efisiensi,” tambahnya.

Dorongan efisiensi lewat restrukturisasi OPD ini, menurut Ono, sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk menata birokrasi agar lebih ramping dan responsif. Ia berharap Gubernur segera menindaklanjuti usulan tersebut, sehingga penghematan anggaran bisa dialihkan untuk program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.