Iwan Suryawan Dukung WFH Antisipasi Krisis Energi Global

RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa rencana pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar soal kenyamanan bekerja, melainkan langkah strategis merespons kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengantisipasi dampak ekonomi global.

Hal ini berkaitan erat dengan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan domestik dan efisiensi anggaran negara akibat ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia.

Iwan Suryawan memandang bahwa di tengah ketidakpastian global tersebut, Jawa Barat harus berani melakukan terobosan administratif untuk menekan ketergantungan pada konsumsi energi dan BBM di sektor birokrasi.

"Kebijakan WFH ini harus kita dukung sebagai bagian dari tindak lanjut efisiensi birokrasi yang diminta pusat. Di tengah ancaman krisis energi global, setiap liter BBM yang bisa kita hemat dari mobilitas ASN sangatlah berarti," ujar Iwan, Jumat 27 Maret 2026.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat memegang peran kunci dalam keberhasilan kebijakan ini mengingat jumlah pegawainya yang sangat besar.

Total ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tercatat mencapai lebih dari 33.000 orang, mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Besarnya jumlah personil tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai "laboratorium" nasional bagi kebijakan WFH.

Jika ribuan ASN ini mampu bekerja secara efektif dari rumah, maka penghematan biaya listrik dan operasional kantor di seluruh wilayah Jabar akan memberikan dampak signifikan pada efisiensi keuangan negara secara keseluruhan.

Iwan Suryawan kembali mengingatkan bahwa pengawasan melalui sistem Global Positioning System (GPS) dan absensi digital harus berjalan tanpa celah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para abdi negara tetap siaga melayani rakyat meski tidak berada secara fisik di belakang meja kantor gubernuran atau dinas terkait.

"Kita ingin ASN Jabar menjadi contoh bahwa kerja jarak jauh justru meningkatkan disiplin karena fokus pada hasil (output). DPRD akan terus memantau apakah kebijakan ini benar-benar menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan atau justru sebaliknya," tambah Iwan.

Selain aspek penghematan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurai kemacetan parah di wilayah Bandung Raya dan menekan tingkat polusi udara.

Pengurangan mobilitas harian dari puluhan ribu pegawai diyakini akan memberikan dampak lingkungan yang positif bagi masyarakat luas di Jawa Barat.

Dengan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta pengawasan ketat dari legislatif, Jawa Barat optimis mampu menghadapi tantangan global melalui birokrasi yang lebih lincah.

Keberhasilan skema WFH ini nantinya akan menjadi standar baru pelayanan publik yang modern, efisien, dan tangguh terhadap gejolak ekonomi dunia.

Menurut Iwan, penguatan ekonomi dalam negeri melalui penghematan belanja rutin adalah kunci agar Jawa Barat tetap stabil meski situasi di Timur Tengah memanas.

Namun, ia memberikan catatan keras bahwa transformasi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

"WFH bukan berarti libur, melainkan memindahkan ruang kerja untuk hasil yang tetap maksimal demi menjaga stabilitas pelayanan di daerah," tegasnya.

Iwan juga menekankan pentingnya sistem digital yang mumpuni agar kinerja ASN tetap terukur secara transparan.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan efisiensi ini bergantung pada kedisiplinan pegawai dalam memanfaatkan teknologi, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan saat membutuhkan layanan administratif yang mendesak di kantor-kantor dinas.

Sejalan dengan visi penguatan domestik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Jawa Barat harus menjadi garda terdepan dalam normalisasi kerja jarak jauh untuk menjaga kesehatan APBD.

Dedi menyebut bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk mengalihkan anggaran operasional yang tidak mendesak ke sektor-sektor produktif lainnya.

"WFH di Jabar sebenarnya sudah mulai berjalan. Dengan skema ini, kita bisa menurunkan anggaran listrik, penggunaan internet, telepon, hingga air di gedung-gedung pemerintahan. Ini adalah respon nyata terhadap kondisi fiskal yang menuntut kita untuk lebih hemat dan efisien," kata Dedi Mulyadi dalam pernyataannya baru-baru ini.

Gubernur Dedi menjelaskan bahwa skema yang diterapkan di Pemprov Jabar saat ini diatur secara bergiliran untuk menjaga keseimbangan.

ASN tetap diwajibkan bekerja dari kantor (WFO) pada awal pekan untuk koordinasi, sementara skema WFH diberlakukan di hari-hari tertentu dengan pengawasan ketat dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Isu efisiensi ini pun mendapat payung hukum kuat dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mendagri menyatakan bahwa kebijakan WFH minimal satu hari dalam sepekan bagi ASN telah menjadi kesepakatan nasional untuk menekan konsumsi energi nasional dan mengurangi beban subsidi BBM pemerintah.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu dalam mengeksekusi kebijakan ini karena infrastruktur digital sudah jauh lebih siap dibandingkan masa pandemi lalu. Baginya, langkah ini adalah adaptasi cerdas dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia yang tidak menentu.

"Nggak masalah bagi saya, karena ini bukan pengalaman pertama. Waktu zaman COVID bahkan WFO hanya 25 persen dan layanan tetap jalan. Kami pastikan WFH satu hari sepekan ini tinggal dilaporkan ke Presiden untuk kemudian diresmikan secara nasional," ungkap Tito Karnavian di Jakarta.