RRI.CO.ID, Bandung- Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali menjadi perhatian publik setelah video pengakuan seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon viral di media sosial. Perempuan bernama Vina mengaku menjadi korban modus “pengantin pesanan” saat berada di China.

“Saya telah menjadi korban pengantin pesanan. Mereka mengambil dan menahan semua berkas saya termasuk paspor saya. Saya juga sudah mengalami kekerasan fisik jika tidak menuruti kemauan mereka,” ujarnya dalam video yang beredar.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V Maulana Yususf Erwinsyah, menilai pencegahan TPPO masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kebutuhan lapangan pekerjaan dan pengawasan agen penyalur tenaga kerja. Menurutnya, salah satu akar persoalan adalah belum terpenuhinya kebutuhan pendapatan layak bagi masyarakat di daerah. Kondisi tersebut mendorong sebagian warga memilih bekerja ke luar negeri meski berisiko.

“Ini memang agak sulit untuk benar-benar dilakukan pencegahan, karena berhubungan dengan kebutuhan pendapatan layak melalui pekerjaan. Kalau misalnya dibatasi atau dilarang bekerja ke luar negeri, pertanyaannya pemerintah sudah menyiapkan apa agar mereka bisa bertahan di daerahnya sendiri,” ujarnya saat dihubungi Selasa, 3 Maret 2026.

Ia juga menyoroti pengawasan terhadap agen-agen penyalur yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, tidak sedikit korban TPPO yang berangkat melalui jalur resmi.

“Bahkan yang menjadi korban, ada yang berangkat melalui agen resmi. Ketika sudah diketahui seperti itu, ketegasan dalam membatasi atau menindak perantara yang melanggar juga belum terlihat,” katanya.

Maulana menegaskan perlunya pendataan ulang serta pembinaan bagi calon pekerja migran dan masyarakat yang berpotensi diberangkatkan ke luar negeri. Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai harus diperkuat untuk memperketat pengawasan agen.

"Harus dilakukan pendataan ulang, kemudian pembinaan bagi mereka yang akan berangkat maupun masyarakat yang sangat dimungkinkan ingin bekerja ke luar negeri. Pemerintah provinsi juga harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan terhadap agen-agen penyalur" Ujarnya

Politikus dari partai PKB itu berharap kasus perdagangan orang yang dialami Vina dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan pekerja migran asal Jawa Barat. Menurutnya, perbaikan regulasi dan pengawasan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.