RRI.CO.ID, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti lemahnya pengawasan pemanfaatan air dalam kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Rabu (11/2). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memastikan tata kelola sumber daya air berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi daerah.

Anggota Pansus XI DPRD Jawa Barat, Zulkifli Chaniago, menegaskan sistem perizinan dan pengawasan pemanfaatan air harus diperkuat agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan daerah. Ia menekankan perlunya ketegasan dalam menegakkan aturan, khususnya terkait batas volume pengambilan air yang kerap dilanggar.

“Dalam beberapa kunjungan, kami menemukan masih banyak pelanggaran terkait volume pemanfaatan air. Dinas Sumber Daya Air harus tegas dalam menegakkan aturan mengenai batas volume sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara BBWS dan Dinas Sumber Daya Air juga perlu diperkuat,” ujar Zulkifli Chaniago dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Sabtu 14 Februari 2026.

Sementara itu, Pimpinan Pansus XI, Yusuf Maulana, menjelaskan bahwa Raperda yang sedang disusun secara khusus mengatur tata kelola, perizinan, serta optimalisasi pemanfaatan air. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih terarah.

“Perda ini berbicara secara khusus mengenai air dan sumber air. Kami berharap informasi yang diperoleh hari ini dapat menjadi bahan konstruktif dalam perancangannya. Dengan adanya Perda ini, pengelolaan sumber daya air semakin optimal dan mampu meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat,” jelas Yusuf Maulana.

Anggota Pansus XI lainnya, Asep Syamsudin, menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia juga menyoroti perlunya penguatan penegakan hukum agar pelanggaran dapat terdata secara sistematis dan tidak terus berulang, sehingga pengawasan benar-benar memberi efek jera.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Pansus XI DPRD Jawa Barat untuk memastikan regulasi yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Dengan demikian, aturan yang lahir mampu memperjelas pengawasan, menjawab persoalan riil di lapangan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.